Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Alternative Minimum Tax Bisa Jadi Safeguard Penerimaan Pemerintah

A+
A-
2
A+
A-
2
Alternative Minimum Tax Bisa Jadi Safeguard Penerimaan Pemerintah

Partner Research and Training Services DDTC B.Bawono Kristiaji dalam webinar Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia, Rabu (18/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Penerapan kebijakan alternative minimum tax (AMT) dinilai bisa menjadi safeguard dari praktik penghindaran pajak yang agresif.

Partner Research and Training Services DDTC B.Bawono Kristiaji mengatakan penerapan AMT tidak terlepas dari adanya praktik penghindaran pajak yang agresif atau praktik yang berupaya membuat penghasilan kena pajak lebih rendah dari seharusnya.

“AMT harus diletakkan dalam konteks perencanaan pajak yang agresif dan diutamakan menjadi safeguard bagi pemerintah sehingga setidaknya ada konstribusi minimum dari wajib pajak,” katanya dalam webinar Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia, Rabu (18/8/2021)

Baca Juga: Webinar Perpajakan.id bagi WP dalam Menghadapi Tahun 2022, Gratis!

Bawono menyatakan banyak negara yang menerapkan AMT untuk melengkapi kebijakan terkait dengan aturan antipenghindaran pajak yang bersifat spesifik dan umum atau biasa disebut specific anti avoidance rule (SAAR) dan general anti avoidance rule (GAAR).

Untuk itu, lanjutnya, penerapan AMT di Indonesia juga harus memerhatikan bagaimana keterkaitan AMT dengan kebijakan-kebijakan antipenghindaran pajak lainnya seperti transfer pricing dan thin capitalization.

Bawono menerangkan tantangan kebijakan AMT akan terletak pada desainnya. Sebagai contoh, diskusi tentang wajib pajak yang akan dikenakan rezim AMT. Hal ini mengingat bahwa kerugian bisa terjadi dalam siklus bisnis seperti perusahaan baru berdiri, sedang melakukan penetrasi pasar, dan sebagainya.

Baca Juga: Masih Ragu Ikut PPS? Gabung Diskusi Ini Bersama Pakarnya

Sebagai informasi, pemerintah dalam RUU KUP mengusulkan penerapan AMT dengan tarif 1% dari penghasilan bruto. AMT ini menyasar wajib pajak badan yang memiliki PPh terutang tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto. Namun, terdapat wajib pajak badan dengan kriteria tertentu yang dikecualikan dari AMT.

Bawono menambahkan pembicara akan membahas perihal justifikasi, kontekstual, serta desain AMT yang ideal. Webinar juga akan membahas tentang formulasi kebijakan AMT mulai dari subjek yang disasar AMT, subjek yang dikecualikan dari AMT, serta skema dan basis dari AMT.

Pembicara dalam webinar ini adalah Dosen Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Kartika Putri Kumalasari. Adapun jumlah pendaftar webinar saat ini sudah mencapai 1677 orang.

Baca Juga: Sambut Tahun Pajak 2022 dengan DDTC Tax Weeks, Ada 3 Webinar Gratis!

Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (rig)

Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, RUU KUP, alternative minimum tax

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Desember 2021 | 16:21 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY

Webinar Gratis Kolaborasi UNP & DDTC Academy Bahas PPh 2022, Tertarik?

Kamis, 09 Desember 2021 | 17:03 WIB
WEBINAR PKN STAN

UU HPP Jadi Pilar Perpajakan Pascapandemi, Begini Siasat Pemerintah

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP