Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Ada Persoalan Pajak PBB-P2 di Daerah, Ini Temuan BPK

A+
A-
6
A+
A-
6
Ada Persoalan Pajak PBB-P2 di Daerah, Ini Temuan BPK

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews—Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah persoalan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) pada empat daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019, empat daerah tersebut antara lain Kabupaten Boyolali, Wonosobo, Jepara dan Banyumas. Temuan persoalan dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan PBB-P2 jika tidak segera diatasi.

“Hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 pada aspek pendataan, pembayaran, dan pengelolaan piutang PBB-P2," tulis laporan BPK tersebut, dikutip Ahad (24/5/2020).

Baca Juga: DJP Disebut Punya Peran Strategis, Ini Masukan Chatib Basri

Dalam IHPS tersebut, BPK memerinci persoalan perihal tata Kelola PBB-P2. Pertama, pemeliharaan basis data PBB P2 belum dilakukan secara memadai oleh empat pemerintah kabupaten.

Pemkab Jepara dan Pemkab Banyumas misalnya belum memanfaatkan, memutakhirkan, dan mengintegrasikan basis data PBB-P2 dengan data entitas lainnya seperti data IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Data Sertifikat di BPN setempat serta data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Untuk Pemkab Wonosobo belum melakukan pembaruan data dalam aplikasi sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP), sehingga data yang disajikan belum sepenuhnya akurat dan valid.

Baca Juga: New Normal, Tjahjo Kumolo Minta Ada Pembagian Shift Kerja ASN

Sedangkan Pemkab Boyolali belum selesai melakukan pendataan atas jalan tol yang dikelola oleh PT Trans Marga Jateng dan PT Jasa Marga Solo Ngawi.

Kedua, belum adanya pengaturan mekanisme pembayaran melalui petugas pemungut secara lengkap dan jelas, sehingga timbul potensi penyalahgunaan pembayaran PBB-P2 oleh para pemungut.

Ketiga, kegiatan penagihan PBB-P2 belum dilakukan secara memadai. Keempat, belum ada regulasi mengenai tata cara penagihan PBB-P2 secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami sesuai dengan kondisi terbaru/mutakhir, sehingga berpotensi piutang PBB-P2 tidak tertagih dan menjadi kadaluawarsa.

Baca Juga: Piutang Perpajakan Naik 16,22%, Ini Rekomendasi BPK

Atas segala temuan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jepara dan Banyumas untuk menyusun SOP pemeliharaan basis data terkait dengan mekanisme pemutakhiran basis data dari data pelayanan BPHTB, IMB, dan sertifikat dari BPN setempat secara lengkap dan dapat dilaksanakan.

Bupati Wonosobo juga diminta untuk melakukan pemutakhiran aplikasi SISMIOP atau aplikasi pendamping SISMIOP supaya fungsi pendataan dan penilaian PBB-P2 menjadi valid dan akurat.

“Serta Bupati Boyolali agar melakukan verifikasi dan pemutakhiran database PBB-P2 secara bertahap terkait dengan objek pajak jalan tol,” sebut IHPS.

Baca Juga: Banggar dan Pemerintah Sepakati Soal Asumsi Makro 2021

BPK juga merekomendasikan Bupati Jepara, Boyolali, dan Banyumas agar menyusun SOP tata cara pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut, melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan oleh petugas pemungut.

Sementara untuk Bupati Wonosobo diharapkan merevisi SOP tentang pembayaran melalui petugas pemungut secara lengkap.

“Bupati Jepara, Boyolali, Wonosobo, dan Banyumas untuk menyusun dan atau memperbaiki SOP terkait dengan kegiatan penagihan PBB-P2 dan tata cara pembayaran dan penagihan PBB-P2 secara lengkap, jelas dan mutakhir,” tuturnya. (rig)

Baca Juga: BPK Temukan Lagi Masalah Penyelesaian Restitusi Pajak
Topik : ihps semester ii/2019, badan pemeriksa keuangan, BPK, pajak bumi dan bangunan, PBB, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 13 Juli 2020 | 15:27 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Senin, 13 Juli 2020 | 14:02 WIB
SURVEI KEGIATAN DUNIA USAHA
Senin, 13 Juli 2020 | 13:30 WIB
FILIPINA
Senin, 13 Juli 2020 | 12:12 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 12:26 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 15 Juli 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 11:29 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:38 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:09 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:05 WIB
KABUPATEN KLUNGKUNG
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:47 WIB
RAPBN 2021
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:47 WIB
LKPP 2019