BERITA TERKINI
Ilustrasi. Petugas PPSU menyapu sampah dengan latar belakang penghitungan mundur Pemilu 2024 di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (1/5/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun depan melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024.
Guna mendukung penyelenggaraan pemilu pada tahun depan, KPU mendapatkan alokasi sejumlah Rp28,36 triliun. Adapun pagu indikatif untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah ditetapkan senilai Rp11,6 triliun.
"Beberapa kebijakan untuk mendukung fokus kebijakan fiskal tahun 2024 antara lain…pelaksanaan Pemilu 2024," tulis pemerintah pada KEM PPKF 2024, dikutip pada Selasa (30/5/2023).
Sebagai perbandingan, KPU pada tahun ini hanya mendapatkan anggaran Rp15,98 triliun. Sementara itu, Bawaslu hanya mendapatkan anggaran senilai Rp7,1 triliun.
Nanti, KPU akan menyusun perencanaan program dan anggaran, memutakhirkan data pemilih dan menyusun daftar pemilih, melaksanakan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, menetapkan peserta pemilu, dan membentuk badan ad hoc.
Kemudian, KPU akan menetapkan jumlah kursi dan menetapkan daerah pemilihan; melaksanakan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD; menetapkan masa kampanye pemilu; dan melaksanakan pemungutan serta penghitungan suara.
Dalam rangka mendukung reformasi struktural, KPU dan Bawaslu pada tahun ini akan menerapkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), meningkatkan pendidikan pemilih, memperkuat reformasi birokrasi, dan melaksanakan efisiensi belanja.
Terkait dengan efisiensi belanja, KPU juga akan menghemat belanja perjalan dinas, paket meeting, dan honor. Hasil dari penghematan tersebut akan dialihkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pemilu 2024. (rig)
