BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja memberikan pembebasan pajak properti atas seluruh objek bumi dan bangunan di 4 kota yang baru terbentuk di negara tersebut.
Kementerian Ekonomi dan Keuangan menyatakan pembebasan pajak properti akan menjadi insentif bagi masyarakat yang tinggal di 4 kota baru tersebut. Pembebasan pajak properti akan diberikan hingga akhir 2023.
"Semua pemilik properti di kota-kota tertentu diminta untuk mendaftarkan properti mereka ke kantor pajak di provinsi masing-masing atau di Departemen Properti dan Real Estat dari Ditjen Pajak," bunyi pernyataan kementerian, Minggu (11/6/2023).
Kementerian Ekonomi dan Keuangan menyebut keempat kota yang mendapat fasilitas pajak tersebut antara lain Kota Oudong Me Chey di Provinsi Kampong Speu, Kota Arey Ksat dan Kota Sampov Poun di Provinsi Kandal, serta Kota Bokor di Provinsi Kampot.
Dengan kebijakan ini, tidak ada kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar atau melaporkan pajak properti hingga akhir tahun. Jika terlanjur telah membayar pajak, pemilik properti dapat mengajukan kredit pajak untuk tahun berikutnya.
Selain itu, pemilik properti yang terlanjur membayar pajak juga harus mengajukan permohonan kredit pajak di kantor pajak pada provinsi masing-masing atau kantor pajak pusat.
"Semua unit terkait di bawah Kementerian Ekonomi dan Keuangan harus melaksanakan kebijakan ini semulus mungkin," bunyi pernyataan kementerian.
Sementara itu, Presiden Pusat Pembangunan dan Perdamaian Rakyat Yang Kim Eng mendukung kebijakan pembebasan pajak properti di kota yang baru terbentuk dengan 3 alasan.
Pertama, kota yang baru dibentuk kemungkinan belum siap untuk memungut pajak karena sistem belum berkembang atau kurangnya petugas pajak.
Kedua, pembebasan pajak properti dapat digunakan untuk menarik minat investor real estat masuk ke area-area baru yang belum berkembang. Ketiga, pembebasan pajak dapat merangsang transaksi properti di daerah.
"Investasi real estat merupakan elemen penting dalam mengembangkan kota yang baru dibentuk. Pembebasan pajak ini akan menarik investor dan masyarakat untuk terlibat dalam transaksi real estat," katanya seperti dilansir phnompenhpost.com. (rig)
