Berita
Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI
Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN
Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

65% Lahannya Belum Kena PBB-P2

A+
A-
0
A+
A-
0
65% Lahannya Belum Kena PBB-P2

MBAY, DDTCNews — Pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagekeo, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru menyentuh sekitar 35% dari keseluruhan lahan fungsional yang ada.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Gaspar Taka mengatakan lahan fungsional yang ada seluas 47 Ha lebih, namun yang dikenai PBB-P2 baru sekitar 17 Ha. Potensi PBB-P2 yang sangat besar ini hingga saat ini belum bisa dioptimalkan.

“Saat ini kita sedang melakukan validasi data PBB-P2. Sejumlah personel dari Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sudah turun ke lapangan melakukan pengecekan ulang data,” tutur Gaspar, Senin (20/6).

Baca Juga: Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Gaspar menambahkan rencananya di tahun 2016 ini adalah melakukan validasi pada 5 desa di setiap kecamatan. Masyarakat diimbau agar berinisiatif melaporkan objek-objek miliknya yang belum dikenai PBB-P2. “Ini sekaligus mendidik masyarakat untuk taat membayar pajak,” tambahnya.

Gaspar mengaku cukup prihatin dengan kondisi ini. Misalnya saja seperti dilansir poskupang.com, di Kecamatan Boawae yang memiliki lahan fungsional seluas 20 Ha, hanya 4 Ha yang dikenai PBB-P2 atau setara 23%. Dengan kata lain masih ada 77% lagi yang belum tersentuh.

Sementara itu Bupati Nagekeo Elias Djo meminta kepala desa, lurah dan kolektor PBB-P2 selaku penagih PBB-P2 untuk mengintensifkan pemungutan PBB-P2 di wilayahnya masing-masing guna mencapai target penerimaan PBB-P2.

Baca Juga: Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Nagekeo merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada yang baru diresmikan tahun 2007 lalu. Luas wiayahnya mencapai lebih dari 1.300 km2 dan terdiri dari 7 kecamatan, sedangkan jumlah penduduknya lebih dari 110 juta jiwa. (Amu)

Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, PBB-P2, PBB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Soal DBH Kelapa Sawit Sedang Digodok, Ini Kata Kemenkeu