Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

25 Eselon II Dilantik Lintas Direktorat, Ini Alasan Menkeu

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat melantik 25 pejabat eselon II di Kementerian Keuangan, (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Perombakan terjadi pada jajaran pejabat setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Mutasi gaya baru mulai diterapkan otoritas fiskal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses mutasi, rotasi dan promosi di lingkungan Kemenkeu tidak hanya sebatas untuk unit kerja terkait. Proses mutasi akan dilakukan lintas unit kerja pada seluruh direktorat yang berada di bawah Kemenkeu.

"Sumber daya manusia (SDM) di Kemenkeu harus memiliki pemikiran yang strategis, tidak terkotak-kotak dalam unit eselon I masing-masing. Dengan sikap yang terkotak-kotak akan menyebabkan Kemenkeu tidak mampu berfungsi maksimal," katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (9/9/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan sebagai pemangku kebijakan fiskal, seluruh SDM di Kemenkeu sepatutnya mengerti bagaimana fungsi APBN dalam menjaga perekonomian nasional. Oleh karena itu, rotasi lintas direktorat menjadi sarana strategis dalam menanamkan hal tersebut.

Sri Mulyani menambahkan rotasi yang bersifat lintas direktorat ini sekaligus menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi pejabat baru yang dilantik. Lingkungan dan cakupan kerja yang berbeda diharapkan memperkaya perspektif pegawai dalam menjalankan tugas.

"Perpindahan seperti ini harus yang sifatnya reguler. Tour of duty bagian dari pembelajaran dan bagaimana upaya kita untuk miliki perspektif terkait dengan keuangan negara," imbuhnya.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

Mutasi lintas unit kerja ini juga diharapkan Sri Mulyani mampu meningkatkan kapasitas kompetensi pejabat yang dilantik. Dengan demikian, mutasi 25 pejabat di eselon II kali ini menjadi model baru dalam melahirkan pimpinan di tubuh Kemenkeu.

"Saya ingatkan jangan merasa sudah cukup dengan ilmu, pengalaman dan pengetahuan. Kalau sampai pejabat eselon II sudah merasa cukup maka sudah bisa dipastikan Kemenkeu akan menjadi institusi yang mandek," Imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan melakukan penyegaran dengan melantik 25 pejabat baru selevel eselon II. Rotasi melingkupi pejabat pada Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga

Kemudian Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Irjen Kemenkeu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Berikut daftar 25 pejabat baru pada level eselon II Kemenkeu:

I. Direktorat Jenderal Anggaran

  1. Lisbon Sirait sebagai Direktur Sistem Penganggaran DJPb
  2. Wawan Sunarjo sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga DJPb
  3. Tiarta Sebayang sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara
  4. Bakhtaruddin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau
  5. Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung
  6. Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi
  7. Sofandi Arifin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung
  8. Ludiro sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta
  9. Dedi Sopandi Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur
  10. Edih Mulyadi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat
  11. Tri Budhianto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali
  12. Irfa Ampri sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Arif Wibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

II. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Baca Juga: Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal
  1. Edward Uncok Parlagutan Nainggolan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

III. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

  1. Adriyanto, sebagai Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
  2. Agung Widiadi sebagai Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah

IV. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

  1. Heri Setiawan sebagai Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
  2. Brahmantio Isdijoso sebagai Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
  3. Endah Martiningrum sebagai Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

V. Inspektorat Jenderal

Baca Juga: Soal Nasib Cukai Kantong Plastik, Ini Penjelasan Sri Mulyani
  1. Rina Robiati sebagai Inspektur VI

VI. Badan Kebijakan Fiskal

  1. Ubaidi Socheh Hamidi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

VII. Pusat Investasi Pemerintah

  1. Ririn Kadariyah sebagai Direktur Utama
  2. Muhammad Yusuf sebagai Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan
  3. Mohd. Zeki Arifudin sebagai Direktur Pengelolaan Aset Piutang
  4. Aris Saputro sebagai Direktur Hukum dan Manajemen Risiko. (Bsi)
Baca Juga: Soal Pengelolaan Sampah, Sri Mulyani Pakai Semua Instrumen Fiskal

"Sumber daya manusia (SDM) di Kemenkeu harus memiliki pemikiran yang strategis, tidak terkotak-kotak dalam unit eselon I masing-masing. Dengan sikap yang terkotak-kotak akan menyebabkan Kemenkeu tidak mampu berfungsi maksimal," katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (9/9/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan sebagai pemangku kebijakan fiskal, seluruh SDM di Kemenkeu sepatutnya mengerti bagaimana fungsi APBN dalam menjaga perekonomian nasional. Oleh karena itu, rotasi lintas direktorat menjadi sarana strategis dalam menanamkan hal tersebut.

Sri Mulyani menambahkan rotasi yang bersifat lintas direktorat ini sekaligus menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi pejabat baru yang dilantik. Lingkungan dan cakupan kerja yang berbeda diharapkan memperkaya perspektif pegawai dalam menjalankan tugas.

"Perpindahan seperti ini harus yang sifatnya reguler. Tour of duty bagian dari pembelajaran dan bagaimana upaya kita untuk miliki perspektif terkait dengan keuangan negara," imbuhnya.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

Mutasi lintas unit kerja ini juga diharapkan Sri Mulyani mampu meningkatkan kapasitas kompetensi pejabat yang dilantik. Dengan demikian, mutasi 25 pejabat di eselon II kali ini menjadi model baru dalam melahirkan pimpinan di tubuh Kemenkeu.

"Saya ingatkan jangan merasa sudah cukup dengan ilmu, pengalaman dan pengetahuan. Kalau sampai pejabat eselon II sudah merasa cukup maka sudah bisa dipastikan Kemenkeu akan menjadi institusi yang mandek," Imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan melakukan penyegaran dengan melantik 25 pejabat baru selevel eselon II. Rotasi melingkupi pejabat pada Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga

Kemudian Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Irjen Kemenkeu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Berikut daftar 25 pejabat baru pada level eselon II Kemenkeu:

I. Direktorat Jenderal Anggaran

  1. Lisbon Sirait sebagai Direktur Sistem Penganggaran DJPb
  2. Wawan Sunarjo sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga DJPb
  3. Tiarta Sebayang sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara
  4. Bakhtaruddin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau
  5. Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung
  6. Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi
  7. Sofandi Arifin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung
  8. Ludiro sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta
  9. Dedi Sopandi Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur
  10. Edih Mulyadi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat
  11. Tri Budhianto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali
  12. Irfa Ampri sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Arif Wibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

II. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Baca Juga: Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal
  1. Edward Uncok Parlagutan Nainggolan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

III. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

  1. Adriyanto, sebagai Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
  2. Agung Widiadi sebagai Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah

IV. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

  1. Heri Setiawan sebagai Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
  2. Brahmantio Isdijoso sebagai Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
  3. Endah Martiningrum sebagai Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

V. Inspektorat Jenderal

Baca Juga: Soal Nasib Cukai Kantong Plastik, Ini Penjelasan Sri Mulyani
  1. Rina Robiati sebagai Inspektur VI

VI. Badan Kebijakan Fiskal

  1. Ubaidi Socheh Hamidi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

VII. Pusat Investasi Pemerintah

  1. Ririn Kadariyah sebagai Direktur Utama
  2. Muhammad Yusuf sebagai Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan
  3. Mohd. Zeki Arifudin sebagai Direktur Pengelolaan Aset Piutang
  4. Aris Saputro sebagai Direktur Hukum dan Manajemen Risiko. (Bsi)
Baca Juga: Soal Pengelolaan Sampah, Sri Mulyani Pakai Semua Instrumen Fiskal
Topik : eselon II, pelantikan, sri mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL