Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

25 Eselon II Dilantik Lintas Direktorat, Ini Alasan Menkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
25 Eselon II Dilantik Lintas Direktorat, Ini Alasan Menkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat melantik 25 pejabat eselon II di Kementerian Keuangan, (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Perombakan terjadi pada jajaran pejabat setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Mutasi gaya baru mulai diterapkan otoritas fiskal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses mutasi, rotasi dan promosi di lingkungan Kemenkeu tidak hanya sebatas untuk unit kerja terkait. Proses mutasi akan dilakukan lintas unit kerja pada seluruh direktorat yang berada di bawah Kemenkeu.

"Sumber daya manusia (SDM) di Kemenkeu harus memiliki pemikiran yang strategis, tidak terkotak-kotak dalam unit eselon I masing-masing. Dengan sikap yang terkotak-kotak akan menyebabkan Kemenkeu tidak mampu berfungsi maksimal," katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (9/9/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani & Menkeu Singapura Tanda Tangani MoU, Termasuk Soal Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan sebagai pemangku kebijakan fiskal, seluruh SDM di Kemenkeu sepatutnya mengerti bagaimana fungsi APBN dalam menjaga perekonomian nasional. Oleh karena itu, rotasi lintas direktorat menjadi sarana strategis dalam menanamkan hal tersebut.

Sri Mulyani menambahkan rotasi yang bersifat lintas direktorat ini sekaligus menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi pejabat baru yang dilantik. Lingkungan dan cakupan kerja yang berbeda diharapkan memperkaya perspektif pegawai dalam menjalankan tugas.

"Perpindahan seperti ini harus yang sifatnya reguler. Tour of duty bagian dari pembelajaran dan bagaimana upaya kita untuk miliki perspektif terkait dengan keuangan negara," imbuhnya.

Baca Juga: Penerimaan Pajak 2021 Tinggi, Menkeu: Levelnya Seperti Sebelum Krisis

Mutasi lintas unit kerja ini juga diharapkan Sri Mulyani mampu meningkatkan kapasitas kompetensi pejabat yang dilantik. Dengan demikian, mutasi 25 pejabat di eselon II kali ini menjadi model baru dalam melahirkan pimpinan di tubuh Kemenkeu.

"Saya ingatkan jangan merasa sudah cukup dengan ilmu, pengalaman dan pengetahuan. Kalau sampai pejabat eselon II sudah merasa cukup maka sudah bisa dipastikan Kemenkeu akan menjadi institusi yang mandek," Imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan melakukan penyegaran dengan melantik 25 pejabat baru selevel eselon II. Rotasi melingkupi pejabat pada Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Penambahan Utang Dilakukan secara Terukur

Kemudian Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Irjen Kemenkeu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Berikut daftar 25 pejabat baru pada level eselon II Kemenkeu:

I. Direktorat Jenderal Anggaran

  1. Lisbon Sirait sebagai Direktur Sistem Penganggaran DJPb
  2. Wawan Sunarjo sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga DJPb
  3. Tiarta Sebayang sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara
  4. Bakhtaruddin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau
  5. Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung
  6. Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi
  7. Sofandi Arifin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung
  8. Ludiro sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta
  9. Dedi Sopandi Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur
  10. Edih Mulyadi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat
  11. Tri Budhianto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali
  12. Irfa Ampri sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Arif Wibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

II. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Baca Juga: Airlangga Sebut Tak Ada Alokasi Proyek IKN pada Dana PEN 2022
  1. Edward Uncok Parlagutan Nainggolan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

III. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

  1. Adriyanto, sebagai Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
  2. Agung Widiadi sebagai Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah

IV. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

  1. Heri Setiawan sebagai Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
  2. Brahmantio Isdijoso sebagai Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
  3. Endah Martiningrum sebagai Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

V. Inspektorat Jenderal

Baca Juga: Sri Mulyani Waspadai Dinamika Harga Komoditas terhadap Setoran Pajak
  1. Rina Robiati sebagai Inspektur VI

VI. Badan Kebijakan Fiskal

  1. Ubaidi Socheh Hamidi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

VII. Pusat Investasi Pemerintah

  1. Ririn Kadariyah sebagai Direktur Utama
  2. Muhammad Yusuf sebagai Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan
  3. Mohd. Zeki Arifudin sebagai Direktur Pengelolaan Aset Piutang
  4. Aris Saputro sebagai Direktur Hukum dan Manajemen Risiko. (Bsi)

Baca Juga: Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis
Topik : eselon II, pelantikan, sri mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bersiap, Coretax System Mudahkan DJP Akses Data WP & Blokir Rekening

Kamis, 13 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Nakes Diperpanjang, BKF: Bentuk Apresiasi Pemerintah

Kamis, 13 Januari 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

NIK sebagai NPWP & PSIAP, Bank Punya Waktu 1,5 Tahun Sesuaikan Sistem

Kamis, 13 Januari 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Inti Administrasi DJP Langsung Diimplementasikan Oktober 2023

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Bikin NPWP Tapi Kartunya Belum Dikirim? Simak Penjelasan DJP

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Sederhanakan Proses Bisnis, Dirjen Bea Cukai Minta TIK Dioptimalkan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Kejar Tunggakan Rp433 Miliar, Program Pemutihan Pajak Diadakan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:07 WIB
EDUKASI PAJAK

Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration