Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Zimra Mulai Pungut Pajak dalam Mata Uang Asing

A+
A-
12
A+
A-
12
Zimra Mulai Pungut Pajak dalam Mata Uang Asing

HARARE, DDTCNews – Otoritas pajak Zimbabwe (Zimra) telah mengumpulkan pajak dalam mata uang asing dari sejumlah perusahaan. Pajak yang dibayarkan tersebut sengaja tidak dikonversi terlebih dulu ke mata uang ZWD.

Komisaris Jenderal Zimra Faith Mazani mengatakan pembayaran pajak dengan mata uang asing telah berjalan dan berlaku pada perusahaan yang meraih laba dalam nominal mata uang asing. Skema ini untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pay-AS-You-Earn (PAYE).

“Pemajakan dengan mata uang asing dilakukan dalam rangka mendorong pendapatan pajak secara cepat. Ke depan kami akan membuat rekening terpisah yang dikhususkan untuk menampung pembayaran pajak dalam mata uang asing,” ujarnya di Harare, Minggu (30/12).

Baca Juga: Penanganan Covid-19, Pemerintah Ancang-Ancang Naikkan Tarif Pajak

Pemajakan tersebut berlaku pada berbagai transaksi baik pada barang maupun jasa. Tak hanya PPN dan PAYE, otoritas juga mewajibkan capital gains tax (CGT) serta beberapa perpajakan lainnya agar disetor dalam mata uang asing sesuai dengan proses transaksinya.

Pemajakan menggunakan mata uang terkait tersebut diterbitkan karena perdagangan yang menggunakan multi-currencies justru mendapatkan keuntungan yang jumlahnya akan lebih besar jika uang tersebut dikonversikan sebelum disetorkan ke otoritas pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah meminta Zimra untuk segera memperketat mekanisme pengumpulan pajak. Pemerintah ingin otoritas pajak menyumbat celah-celah kebijakan yang disalahgunakan untuk meminimalisir setoran pajak.

Baca Juga: Pemerintah Ingatkan Perusahaan Judi Soal Tunggakan Pajak

Pemerintah berharap penerimaan negara akan semakin meningkat sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendanai sektor penting, seperti layanan sosial dan pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Zimbabwe.

Kendati skema penyetoran pajak ini sudah berjalan, namun pemerintah masih menemukan beberapa perusahaan yang justru tidak menyetor PPN dalam mata uang asing. Namun, justru perusahaan tersebut mengambil keuntungan dari peluang arbitrase di pasar informal.

Sektor informal sendiri hingga kini masih menjadi persoalan bagi para petugas pajak, karena wajib pajak bertransaksi menggunakan uang tunai sehingga petugas sulit untuk mengetahui berapa pajak yang telah disetorkan konsumen.

Baca Juga: Menkeu Minta Uni Eropa Tetap Upayakan Solusi Global Pajak Digital

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Zimbabwe masih berupaya untuk mengejar wajib pajak yang memiliki harta, sekaligus memverifikasi asal penghasilan dan disesuaikan dengan pajak yang disetor.

Ke depannya, seperti dilansir thezimbabwedaily.com, Zimra juga ingin menyederhanakan sistem pajak untuk usaha kecil maupun sektor informal. Dengan demikian, para pelaku usaha terkait bisa berkontribusi pada penyetoran pajak secara adil. (Bsi)

Baca Juga: OECD: 84 Juta Rekening Luar Negeri Sudah Terpantau Otoritas Pajak
Topik : zimbabwe, pajak dalam mata uang asing, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK