Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Zimra Mulai Pungut Pajak dalam Mata Uang Asing

A+
A-
12
A+
A-
12

HARARE, DDTCNews – Otoritas pajak Zimbabwe (Zimra) telah mengumpulkan pajak dalam mata uang asing dari sejumlah perusahaan. Pajak yang dibayarkan tersebut sengaja tidak dikonversi terlebih dulu ke mata uang ZWD.

Komisaris Jenderal Zimra Faith Mazani mengatakan pembayaran pajak dengan mata uang asing telah berjalan dan berlaku pada perusahaan yang meraih laba dalam nominal mata uang asing. Skema ini untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pay-AS-You-Earn (PAYE).

“Pemajakan dengan mata uang asing dilakukan dalam rangka mendorong pendapatan pajak secara cepat. Ke depan kami akan membuat rekening terpisah yang dikhususkan untuk menampung pembayaran pajak dalam mata uang asing,” ujarnya di Harare, Minggu (30/12).

Baca Juga: UPN Veteran Jakarta Gelar Seminar Pemajakan di Era 4.0

Pemajakan tersebut berlaku pada berbagai transaksi baik pada barang maupun jasa. Tak hanya PPN dan PAYE, otoritas juga mewajibkan capital gains tax (CGT) serta beberapa perpajakan lainnya agar disetor dalam mata uang asing sesuai dengan proses transaksinya.

Pemajakan menggunakan mata uang terkait tersebut diterbitkan karena perdagangan yang menggunakan multi-currencies justru mendapatkan keuntungan yang jumlahnya akan lebih besar jika uang tersebut dikonversikan sebelum disetorkan ke otoritas pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah meminta Zimra untuk segera memperketat mekanisme pengumpulan pajak. Pemerintah ingin otoritas pajak menyumbat celah-celah kebijakan yang disalahgunakan untuk meminimalisir setoran pajak.

Baca Juga: Rapat IMFC di Washington Singgung Masalah Sistem Pajak

Pemerintah berharap penerimaan negara akan semakin meningkat sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendanai sektor penting, seperti layanan sosial dan pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Zimbabwe.

Kendati skema penyetoran pajak ini sudah berjalan, namun pemerintah masih menemukan beberapa perusahaan yang justru tidak menyetor PPN dalam mata uang asing. Namun, justru perusahaan tersebut mengambil keuntungan dari peluang arbitrase di pasar informal.

Sektor informal sendiri hingga kini masih menjadi persoalan bagi para petugas pajak, karena wajib pajak bertransaksi menggunakan uang tunai sehingga petugas sulit untuk mengetahui berapa pajak yang telah disetorkan konsumen.

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Zimbabwe masih berupaya untuk mengejar wajib pajak yang memiliki harta, sekaligus memverifikasi asal penghasilan dan disesuaikan dengan pajak yang disetor.

Ke depannya, seperti dilansir thezimbabwedaily.com, Zimra juga ingin menyederhanakan sistem pajak untuk usaha kecil maupun sektor informal. Dengan demikian, para pelaku usaha terkait bisa berkontribusi pada penyetoran pajak secara adil. (Bsi)

Baca Juga: KAPj IAI Gelar Konferensi Pajak Internasional 2019, Berminat?

“Pemajakan dengan mata uang asing dilakukan dalam rangka mendorong pendapatan pajak secara cepat. Ke depan kami akan membuat rekening terpisah yang dikhususkan untuk menampung pembayaran pajak dalam mata uang asing,” ujarnya di Harare, Minggu (30/12).

Baca Juga: UPN Veteran Jakarta Gelar Seminar Pemajakan di Era 4.0

Pemajakan tersebut berlaku pada berbagai transaksi baik pada barang maupun jasa. Tak hanya PPN dan PAYE, otoritas juga mewajibkan capital gains tax (CGT) serta beberapa perpajakan lainnya agar disetor dalam mata uang asing sesuai dengan proses transaksinya.

Pemajakan menggunakan mata uang terkait tersebut diterbitkan karena perdagangan yang menggunakan multi-currencies justru mendapatkan keuntungan yang jumlahnya akan lebih besar jika uang tersebut dikonversikan sebelum disetorkan ke otoritas pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah meminta Zimra untuk segera memperketat mekanisme pengumpulan pajak. Pemerintah ingin otoritas pajak menyumbat celah-celah kebijakan yang disalahgunakan untuk meminimalisir setoran pajak.

Baca Juga: Rapat IMFC di Washington Singgung Masalah Sistem Pajak

Pemerintah berharap penerimaan negara akan semakin meningkat sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendanai sektor penting, seperti layanan sosial dan pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Zimbabwe.

Kendati skema penyetoran pajak ini sudah berjalan, namun pemerintah masih menemukan beberapa perusahaan yang justru tidak menyetor PPN dalam mata uang asing. Namun, justru perusahaan tersebut mengambil keuntungan dari peluang arbitrase di pasar informal.

Sektor informal sendiri hingga kini masih menjadi persoalan bagi para petugas pajak, karena wajib pajak bertransaksi menggunakan uang tunai sehingga petugas sulit untuk mengetahui berapa pajak yang telah disetorkan konsumen.

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Zimbabwe masih berupaya untuk mengejar wajib pajak yang memiliki harta, sekaligus memverifikasi asal penghasilan dan disesuaikan dengan pajak yang disetor.

Ke depannya, seperti dilansir thezimbabwedaily.com, Zimra juga ingin menyederhanakan sistem pajak untuk usaha kecil maupun sektor informal. Dengan demikian, para pelaku usaha terkait bisa berkontribusi pada penyetoran pajak secara adil. (Bsi)

Baca Juga: KAPj IAI Gelar Konferensi Pajak Internasional 2019, Berminat?
Topik : zimbabwe, pajak dalam mata uang asing, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Selasa, 19 November 2019 | 17:52 WIB
ITALIA
Selasa, 19 November 2019 | 11:08 WIB
CEKO
Minggu, 17 November 2019 | 15:25 WIB
PRANCIS
Sabtu, 16 November 2019 | 18:05 WIB
PEMILU AS
Jum'at, 15 November 2019 | 17:25 WIB
BELANDA
Jum'at, 15 November 2019 | 16:01 WIB
JERMAN
Kamis, 14 November 2019 | 19:22 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 November 2019 | 11:14 WIB
UNI EROPA
Rabu, 13 November 2019 | 13:40 WIB
SINGAPURA