Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 30 September 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Zakat Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Bruto, Asalkan Bayar di Sini

A+
A-
21
A+
A-
21
Zakat Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Bruto, Asalkan Bayar di Sini

Ilustrasi. (foto: Legacy Giving)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menambah jumlah badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari 51 menjadi 80 badan/lembaga.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-05/PJ/2019 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun, syaratnya harus dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Soal Penggunaan E-Bupot & E-Objection, Download Aturannya di Sini

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sejak badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Adapun badan/lembaga lain bisa masuk asalkan dibentuk atau disahkan oleh pemerintah terlebih dahulu.

Dalam beleid yang ditetapkan dan berlaku pada 26 Maret 2019 ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjabarkan beberapa pertimbangan. Pertama, perubahan daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. B.496/Dt.III.IV.I/HM01/1/2018.

Kedua, penetapan Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Buddha yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Usulan ni tertuang dalam Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha No. B-89/DJ.VII/Dt.VII.I.l/BA.0l.1/01/2018.

Baca Juga: 9 Lembaga Penerima Zakat yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Ketiga, penetapan Lembaga Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT) sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Katolik yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Usulan diamanatkan dalam Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik No. B.5814/DJ.V/Dt.V.I/BA.03.2/12/2017.

Keempat, penetapan Lembaga Penerima dan Mengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Kristen yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Usulan penetapan tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor R-418/DJ.IV/Ku.00.2/12/2017.

Pada saat mulai berlakunya beleid ini, Peraturan Dirjen Pajak No.PER-11/PJ/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun daftar rincian 80 badan/lembaga tersebut dapat diunduh pada lampiran Peraturan Dirjen Pajak No.PER-05/PJ/2019. (kaw)

Baca Juga: Zakat dalam Perspektif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Topik : zakat, sumbangan keagamaan, Baznas, LAZ, amil zakat
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0
Rabu, 30 September 2020 | 15:45 WIB
PP 52/2020
Rabu, 30 September 2020 | 15:15 WIB
E-FAKTUR 3.0
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK