Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

WP Tidak Antusias dengan Keringanan Pajak, Ternyata Ini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
WP Tidak Antusias dengan Keringanan Pajak, Ternyata Ini Alasannya

Ilustrasi. (polri.go.id)

KUPANG, DDTCNews – Wajib pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih merasa berat untuk memenuhi kewajiban pajak daerahnya meskipun pemerintah provinsi sudah memberikan keringanan pajak.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat telah dua kali menerbitkan peraturan gubernur yang membebaskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, kesulitan keuangan akibat merebaknya pandemi virus Corona membuat wajib pajak PKB tidak dapat memanfaatkan keringanan tersebut.

Bahkan di Kabupaten Sikka, Pulau Flores, petugas UPTD Badan Pendapatan Daerah (BPPD) Wilayah Sikka sampai berinisiatif untuk mendatangi wajib pajak pemilik kendaraan dari pintu ke pintu. Akan tetapi, upaya ini tidak direspons dengan antusias karena masyarakat mengaku kesulitan ekonomi.

Baca Juga: Wah, Bayar Pajak Kendaraan Lewat Aplikasi Bisa Dapat Hadiah Mobil

“Petugas kami datang dari rumah ke rumah pemilik kendaraan, tetapi wajib pajak mengaku kesulitan uang untuk membayar pajak,” ungkap Stanisluas Kesa Jawan, Kepala UPTD BPPD Wilayah Kabupaten Sikka, Di Maumere Kamis (28/5/2020).

Adapun keringanan pajak yang pertama tertuang dalam Pergub 12/2020. Pembebasan sanksi denda PKB dalam pergub ini berlaku selama satu bulan, yaitu sejak 1 April hingga 31 April 2020.

Sementara itu, keringanan pajak yang kedua tertuang dalam Pergub No.20/2020 yang berlaku sampai 30 September 2020. Keringanan pajak ini ditujukan untuk kendaraan yang jatuh tempo sejak 1 April 2020 hingga 30 September 2020.

Baca Juga: Tunggakan Pajak Lebih Dari Rp2 Miliar, Sebagian Berpotensi Diputihkan

Stanisluas menambahkan meski sejak Maret 2020 aktivitas perkantoran diliburkan, staf UPTD Sikka bekerja secara normal. Dia menyebut setiap harinya petugas UPTD Sikka turun ke lapangan melakukan sosialisasi dan penagihan ke pasar, desa, kecamatan hingga dari pintu ke pintu.

Kepala UPTD BPPD Wilayah Kabupaten Sikka ini mengaku rendahnya respons wajib pajak berdampak pada target penerimaan 2020 yang dipatok senilai Rp34,6 miliar. Target ini mengalami kenaikan senilai Rp6 miliar dibandingkan dengan target pada 2019 lalu yang dipatok senilai Rp28 miliar.

Namun, kondisi saat ini membuat target tersebut cukup sulit untuk dicapai. Stanisluas menyebut terhitung sampai dengan 26 Mei 2020, target PKB baru tercapai sebesar 27,9% atau senilai Rp9,6 miliar.

Baca Juga: Gojek Buka Layanan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan

“Keadaan ini dialami juga banyak UPTD BPPD di wilayah lain di NTT. Kondisi ini membuat kami harus sabar dan tekun. Setiap hari petugas kami turun ke desa dan kecamatan untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan penagihan. Semua upaya kami lakukan,” ujar Stanisluas seperti dilansir Pos Kupang. (kaw)

Topik : Provinsi NTT, Kupang, Sikka, pemutihan pajak, pajak kendaraan bermotor, pkb
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

youvan

Kamis, 25 Juni 2020 | 07:24 WIB
beberapa perhatian bisa diberikan dengan melakukan pembebasan bbn dan pemutihan denda untuk beberapa tahun kebelakang, sebagai upaya merangsang wp untuk membayar keterlambatan pajaknya yg jatuh temponya bukan pada masa pandemi
1
artikel terkait
Jum'at, 12 Juni 2020 | 09:52 WIB
PROVINSI ACEH
Kamis, 11 Juni 2020 | 16:47 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 11 Juni 2020 | 14:40 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kamis, 11 Juni 2020 | 14:29 WIB
KABUPATEN MERAUKE
berita pilihan
Kamis, 16 Juli 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 16 Juli 2020 | 08:00 WIB
BRASIL
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:37 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:10 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:50 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:49 WIB
KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK