Berita
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:10 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

WP OP Dalam Negeri Terima Dividen Utuh Tanpa Dipotong PPh, Tapi …

A+
A-
13
A+
A-
13
WP OP Dalam Negeri Terima Dividen Utuh Tanpa Dipotong PPh, Tapi …

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Dengan skema penyetoran sendiri, pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak langsung dipotong oleh pembayar dividen.

Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Yunirwansyah menerangkan untuk memberikan kemudahan dan mendorong investasi, PPh final sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 19/2009 langsung tidak dipotong oleh pembayar dividen.

"Jika wajib pajak tidak bisa memenuhi syarat investasi maka PPh sebesar 10% final tersebut tetap harus disetor sendiri sesuai saat terutang dividen diterima atau diperoleh," ujar Yunirwansyah, Kamis (21/1/2021).

Baca Juga: Memaknai Perlakuan PPh Lembaga Sosial Keagamaan dalam UU Cipta Kerja

Sesuai dengan Pasal 2A ayat 8 PP No. 94/2010 yang akan diubah melalui RPP Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, ketentuan mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Seperti diketahui, sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja, dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri bisa dikecualikan dari objek PPh sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, meskipun dividen yang diberikan tanpa potongan, potensi terutang PPh masih ada. Ada PPh terutang atas dividen tersebut jika wajib pajak orang pribadi tidak bisa memenuhi persyaratan investasi.

Baca Juga: Soal Regulasi Perpajakan Sektor Digital 2021, Ini Rekomendasi IdEA

Nantinya akan ada PMK yang mengatur secara lebih terperinci mengenai kriteria, tata cara, dan jangka waktu investasi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri agar dividen bisa dikecualikan dari objek PPh.

Pada Desember 2020, Yunirwansyah mengatakan akan terdapat 12 instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk mendapatkan fasilitas pengecualian dividen dari objek pajak. Sumak artikel ‘Instrumen Investasi Dividen, DJP: Mirip Waktu Tax Amnesty’.

“Kami akan memberikan fasilitas investasi yang mirip dengan tax amnesty. Dahulu ada 8 instrumen investasi. Nanti, akan ada 12 instrumen investasi,” katanya waktu itu.

Baca Juga: Ketentuan Baru Soal Pencantuman NIK pada Faktur Pajak

Yunirwansyah menambahkan pemerintah juga menginginkan UMKM untuk mendapatkan manfaat dari fasilitas pengecualian dividen sebagai objek pajak. Nantinya, dividen yang dipinjamkan kepada UMKM juga bisa mendapatkan fasilitas pengecualian tersebut. (kaw)

Topik : RPP Perlakuan Perpajakan, UU Cipta Kerja, dividen, UU PPh
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Rabu, 17 Februari 2021 | 23:18 WIB
Klo saja deviden "bebas terbatas" yi ada syarat harus diInvestasikan menjadi sulit memantaunya. Ktt yg ambivalent ... dengan istilah bisa.. (bsa iya bisa tidak) sebaiknya pemerintah tegas turunkan saja tarifnya katakan dari 10 mjdi 5%. Investasi banyak dipengaruhi a.l Iklim Berusaha yang nyaman dan ... Baca lebih lanjut

Bambang Prasetia

Rabu, 17 Februari 2021 | 23:18 WIB
Klo saja deviden "bebas terbatas" yi ada syarat harus diInvestasikan menjadi sulit memantaunya. Ktt yg ambivalent ... dengan istilah bisa.. (bsa iya bisa tidak) sebaiknya pemerintah tegas turunkan saja tarifnya katakan dari 10 mjdi 5%. Investasi banyak dipengaruhi a.l Iklim Berusaha yang nyaman dan ... Baca lebih lanjut

Bambang Prasetia

Rabu, 17 Februari 2021 | 23:18 WIB
Klo saja deviden "bebas terbatas" yi ada syarat harus diInvestasikan menjadi sulit memantaunya. Ktt yg ambivalent ... dengan istilah bisa.. (bsa iya bisa tidak) sebaiknya pemerintah tegas turunkan saja tarifnya katakan dari 10 mjdi 5%. Investasi banyak dipengaruhi a.l Iklim Berusaha yang nyaman dan ... Baca lebih lanjut

Bambang Prasetia

Rabu, 17 Februari 2021 | 23:18 WIB
Klo saja deviden "bebas terbatas" yi ada syarat harus diInvestasikan menjadi sulit memantaunya. Ktt yg ambivalent ... dengan istilah bisa.. (bsa iya bisa tidak) sebaiknya pemerintah tegas turunkan saja tarifnya katakan dari 10 mjdi 5%. Investasi banyak dipengaruhi a.l Iklim Berusaha yang nyaman dan ... Baca lebih lanjut

muhammad arul prasetio

Kamis, 21 Januari 2021 | 23:11 WIB
wah, pengaturan ini kiranya sangat menguntungkan investor dalam negeri dan mendukung keberlagsungan bisnis dalam negeri,
1
artikel terkait
Senin, 08 Februari 2021 | 17:45 WIB
KOTA BANDUNG
Senin, 08 Februari 2021 | 17:33 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 07 Februari 2021 | 13:01 WIB
UPAH MINIMUM SEKTORAL
Jum'at, 05 Februari 2021 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:10 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
VAKSIN COVID-19
Kamis, 25 Februari 2021 | 21:46 WIB
WEBINAR PAJAK