Review
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tak Penuhi Syarat Investasi, WP OP Setor Sendiri PPh Dividen

A+
A-
15
A+
A-
15
Tak Penuhi Syarat Investasi, WP OP Setor Sendiri PPh Dividen

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi dalam negeri diwajibkan untuk menyetor sendiri pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas dividen jika tidak memenuhi ketentuan syarat investasi.

Dalam Pasal 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pemerintah menambahkan satu pasal baru pada PP 94/2010, yakni Pasal 2A.

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib menyetorkan PPh terutangnya sendiri bila wajib pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan investasi untuk mengecualikan dividen dari objek pajak dalam UU PPh yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Dividen Terlanjur Dipotong PPh, Wajib Pajak Bisa Minta Restitusi

“Dalam hal wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi ..., atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang PPh pada saat dividen diterima atau diperoleh," bunyi Pasal 2A ayat 6, dikutip pada Kamis (21/1/2021).

Sesuai dengan Pasal 2A ayat 8 PP No. 94/2010 yang akan diubah melalui RPP, ketentuan mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Namun demikian, RPP yang menjadi aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja ini tidak mencantumkan ketentuan investasi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri agar dividen yang diterima bisa dikecualikan dari objek PPh.

Baca Juga: PMK 18/2021 Beri Penegasan Ketentuan Sanksi Penghentian Penyidikan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja, ketentuan investasi mulai dari kriteria, tata cara, dan jangka waktu yang harus dipenuhi wajib pajak orang pribadi dalam negeri masih akan diatur melalui PMK, bukan melalui PP.

Meski demikian, Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Yunirwansyah sebelumnya sempat memberikan gambaran mengenai instrumen investasi yang menjadi syarat pengecualian dividen dari objek PPh.

Pada Desember 2020, Yunirwansyah mengatakan akan terdapat 12 instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk mendapatkan fasilitas pengecualian dividen dari objek pajak. Sumak artikel ‘Instrumen Investasi Dividen, DJP: Mirip Waktu Tax Amnesty’.

Baca Juga: Selamat Datang Era Bebas Pajak Dividen

“Kami akan memberikan fasilitas investasi yang mirip dengan tax amnesty. Dahulu ada 8 instrumen investasi. Nanti, akan ada 12 instrumen investasi,” katanya waktu itu.

Yunirwansyah menambahkan pemerintah juga menginginkan UMKM untuk mendapatkan manfaat dari fasilitas pengecualian dividen sebagai objek pajak. Nantinya, dividen yang dipinjamkan kepada UMKM juga bisa mendapatkan fasilitas pengecualian tersebut.

Merujuk pada Pasal 12 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, instrumen investasi yang tertuang pada ayat tersebut antara lain surat berharga negara (SBN), obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah.

Baca Juga: Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan Dipangkas

Kemudian, investasi keuangan pada bank persepsi, obligasi swasta yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan, investasi infrastruktur melalui KPBU, investasi sektor riil yang diprioritaskan pemerintah, atau investasi lain yang sah sesuai dengan ketentuan. (kaw)

Topik : RPP Perlakuan Perpajakan, UU Cipta Kerja, dividen, UU PPh
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 24 Februari 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Selasa, 23 Februari 2021 | 12:45 WIB
PP 9/2021
Selasa, 23 Februari 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 22 Februari 2021 | 18:12 WIB
PP 10/2021
berita pilihan
Minggu, 07 Maret 2021 | 06:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 06 Maret 2021 | 15:01 WIB
UNI EROPA
Sabtu, 06 Maret 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 06 Maret 2021 | 13:01 WIB
SELEKSI CPNS
Sabtu, 06 Maret 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 06 Maret 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 06 Maret 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 06 Maret 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 06 Maret 2021 | 07:30 WIB
INSENTIF PPnBM