Berita
Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA
Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN
Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

World Bank Turunkan Status Indonesia, Begini Respons Kepala BKF

A+
A-
1
A+
A-
1
World Bank Turunkan Status Indonesia, Begini Respons Kepala BKF

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menilai turunnya status Indonesia dari kategori negara berpenghasilan menengah ke atas (upper-middle income) menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower-middle income) sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan karena pandemi Covid-19.

Febrio mengatakan pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan yang menyebabkan dampak besar pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global. Menurutnya, tekanan tersebut juga terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

“Penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Baca Juga: Pemerintah Didesak Kurangi Utang dari Perbankan dan BI

Febrio mengatakan Indonesia sebelum pandemi tengah berada dalam tren pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan tren tersebut, Indonesia akhirnya bisa naik kelas menjadi upper-middle income pada tahun lalu.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, dia menilai kontraksi ekonomi Indonesia pada 2020 yang sebesar 2,07% tergolong relatif moderat. Hal itu terjadi karena pemerintah memberikan dukungan melalui APBN dan membuat kebijakan fiskal yang akomodatif.

Menurut Febrio, pemerintah secara konsisten akan terus menggulirkan kebijakan yang difokuskan pada upaya penanganan pandemi, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha, termasuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca Juga: Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Program perlindungan sosial PEN mampu menjaga konsumsi kelompok masyarakat termiskin di saat pandemi. Pemerintah pun menilai masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan perlindungan yang layak di tengah penurunan tingkat pendapatan per kapita secara agregat.

Tingkat kemiskinan juga mampu dikendalikan menjadi 10,19% pada September 2020. Tanpa adanya program PEN, World Bank mengestimasi angka kemiskinan tersebut dapat mencapai 11,8%.

Febrio menambahkan hingga saat ini, pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan besar dalam memulihkan perekonomian. Meski demikian, dia menegaskan pemerintah akan bekerja keras menekan penyebaran kasus Covid-19 seperti melalui kebijakan PPKM darurat dan mempercepat proses vaksinasi.

Baca Juga: Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

"Saat ini, pemerintah akan fokus melakukan berbagai langkah yang responsif agar pandemi dapat makin terkendali dan langkah pemulihan ekonomi dapat terus berjalan," ujarnya.

Secara bersamaan, lanjutnya, pemerintah tetap berkomitmen melakukan reformasi struktural untuk meraih potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, upaya itu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pada 1 Juli 2021, World Bank telah menurunkan status Indonesia dari kategori upper-middle income pada 2019 menjadi lower-middle income pada 2020, dengan pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) turun dari US$4.050 menjadi US$3.870.

Baca Juga: UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

World Bank memiliki empat kategori negara berdasarkan GNI per kapita, yakni lower income dengan pendapatan kurang dari US$1.045, lower-middle income US$1.046-US$4.095, upper-middle income US$4.096-US$12.695, dan high income lebih dari US$12.535. Simak ‘Turun Kelas, Ini Status Terbaru Indonesia yang Diberikan World Bank’. (kaw)

Topik : World Bank, Indonesia, negara berpenghasilan menengah ke bawah, lower-middle income

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Agustus 2021 | 13:20 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Rendah, Jokowi: Perlu Disyukuri Sekaligus Diwaspadai

Rabu, 25 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PAJAK BERTUTUR 2021

Sri Mulyani: Negara Kuat Bayar Utang Asal Pajak Terkumpul

Selasa, 24 Agustus 2021 | 15:30 WIB
PEMBIAYAAN APBN

Bagi-Bagi Beban dengan BI, Sri Mulyani: Biaya Bunga Utang Bisa Ditekan

Selasa, 24 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PEMBIAYAAN APBN

Burden Sharing Berlanjut, BI Akan Beli SBN Rp439 Triliun hingga 2022

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Lantik 4 Pejabat Eselon II Kemenkeu

Selasa, 28 September 2021 | 17:00 WIB
PRANCIS

Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak

Selasa, 28 September 2021 | 16:45 WIB
WEBINAR STIE MNC

Berperan Strategis, Tax Center Perlu Memperdalam Riset Pajak

Selasa, 28 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Selasa, 28 September 2021 | 16:00 WIB
RAPBN 2022

RUU APBN 2022 Akhirnya Dibawa ke Sidang Paripurna DPR