Berita
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Turun Kelas, Ini Status Terbaru Indonesia yang Diberikan World Bank

A+
A-
4
A+
A-
4
Turun Kelas, Ini Status Terbaru Indonesia yang Diberikan World Bank

Ilustrasi. Headquarters World Bank. (foto: blogs.worldbank.org)

JAKARTA, DDTCNews – World Bank telah menurunkan status Indonesia dari kategori negara berpenghasilan menengah ke atas (upper-middle income) pada 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower-middle income) pada 2020.

World Bank dalam publikasinya menyebut pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) Indonesia turun dari US$4.050 menjadi US$3.870. World Bank menilai pandemi Covid-19 telah menyebabkan sejumlah negara di dunia turun kelas, termasuk Indonesia.

"Indonesia, Mauritius, Rumania, dan Samoa sangat dekat dengan ambang batas klasifikasi pada 2019 dan semuanya mengalami penurunan GNI per kapita karena Covid-19. Hal ini mengakibatkan klasifikasi lebih rendah pada 2020," bunyi publikasi tersebut, dikutip pada Kamis (8/7/2021).

Baca Juga: Pemerintah Didesak Kurangi Utang dari Perbankan dan BI

World Bank pertama kali mengumumkan kenaikan status Indonesia dari lower-middle income country menjadi upper-middle income country pada 1 Juli 2020. Setelah setahun, status tersebut kembali turun karena perekonomian Indonesia terdampak pandemi Covid-19.

World Bank menyatakan telah mengubah klasifikasi pada 4 kelompok pendapatan pada 2020. Pada klasifikasi yang baru, World mengkategorikan negara lower income dengan pendapatan kurang dari US$1.045, lower-middle income US$1.046-US$4.095, upper-middle income US$4.096-US$12.695, dan high income lebih dari US$12.535.

Sementara pada tahun lalu, klasifikasi yang digunakan yakni low income untuk pendapatan hingga US$1.035, lower-middle income US$1.036-US$4,045, upper-middle income US$4.046-US$12.535, dan high income lebih dari US$12.535.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Menurut World Bank, perubahan klasifikasi itu dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi GNI per kapita di setiap negara. Selain itu, revisi metode dan data pada Badan Pusat Statistik nasional juga dapat berpengaruh dalam kasus tertentu.

Meski sejumlah negara harus turun kelas, World Bank mencatat masih ada negara yang justru naik kelas di tengah pandemi Covid-19 seperti Haiti, Moldova, dan Tajikistan. Haiti telah merevisi metode dan data pada Badan Pusat Statistik, sedangkan Moldova menggabungkan data populasi untuk mendapatkan cerminan sensus terbaru.

Adapun pada Tajikistan, PDB dan GNI per kapitanya meningkat karena ditopang peningkatan ekspor emas walaupun konsumsi dan investasinya menurun. (kaw)

Baca Juga: Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

Topik : World Bank, Indonesia, negara berpenghasilan menengah ke bawah, lower-middle income

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Agustus 2021 | 13:20 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Rendah, Jokowi: Perlu Disyukuri Sekaligus Diwaspadai

Rabu, 25 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PAJAK BERTUTUR 2021

Sri Mulyani: Negara Kuat Bayar Utang Asal Pajak Terkumpul

Selasa, 24 Agustus 2021 | 15:30 WIB
PEMBIAYAAN APBN

Bagi-Bagi Beban dengan BI, Sri Mulyani: Biaya Bunga Utang Bisa Ditekan

Selasa, 24 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PEMBIAYAAN APBN

Burden Sharing Berlanjut, BI Akan Beli SBN Rp439 Triliun hingga 2022

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Lantik 4 Pejabat Eselon II Kemenkeu

Selasa, 28 September 2021 | 17:00 WIB
PRANCIS

Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak