Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Warga Kota Bandung Diklaim Paling Taat Bayar Pajak se-Jawa Barat

A+
A-
1
A+
A-
1
Warga Kota Bandung Diklaim Paling Taat Bayar Pajak se-Jawa Barat

Ilustrasi. Foto udara Monumen Bandung Lautan Api di Tegallega, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/3/2022). Setiap tanggal 23 Maret warga Kota Bandung memperingati peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tahun 1946 sebagai peristiwa yang bersejarah. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/YU

BANDUNG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyebut warga Kota Bandung menjadi warga paling taat membayar pajak di wilayah Jawa Barat.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Ade Sukalsah mengatakan tingkat kepatuhan pembayar pajak di Kota Bandung mencapai 90% pada tahun lalu.

"Rata-rata yang menunggak itu ada 10%. Sudah bisa dibilang Kota Bandung ini tingkat taat pajaknya bagus. Malah paling kecil (penunggaknya) se-Jawa Barat," katanya seperti dilansir zonabandung.com, Selasa (12/4/2022).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Meski begitu, lanjut Ade, Bapenda tetap berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Bapenda akan menjalankan beberapa strategi, salah satunya dengan penelusuran door to door melalui operasi gabungan dan operasi terpadu.

"Layanan juga kami tambah, lewat mal pelayanan publik (MPP). Ada juga gerai pelayanan publik. Kegiatan insidental seperti samsat sore juga kita lakukan. Seluruh kegiatan intensifikasi ini untuk mengurangi tunggakan yang terjadi," tuturnya.

Ade menambahkan Bapenda juga telah bekerja sama dengan seluruh kecamatan di Kota Bandung sehingga penelusuran wajib pajak bisa dilakukan sampai ke wilayah-wilayah terpencil.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

"Penelusuran ini juga didukung dengan perangkat Samsat Gendong. Itu perangkat dengan tas digendong sambil naik motor untuk masuk ke daerah pelosok-pelosok yang sulit diakses samsat mobil," ujarnya.

Sementara itu, Ade menginformasikan penerimaan pajak terbesar di Kota Bandung bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

"Pajak kendaraan bermotor ada dua sektornya PKB dan BBNKB terbesar se-Jabar ini kita targetnya Rp2 triliun," katanya.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Bapenda juga menyediakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau QR code demi memudahkan pembayaran PKB dan BBNKB.

"Sekarang main 'tap-tap' ya. QRIS sudah diimplementasikan di Samsat Jabar, Kota Bandung terdepan untuk pembayaran PKB tahunan dengan QRIS. Meski masih dibatasi, untuk di atas Rp10 juta bisa transfer rekening dan hari itu juga akan kita proses," tuturnya. (rig)

Baca Juga: 5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : provinsi jawa barat, kota bandung, kepatuhan pajak, penunggak pajak, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T