Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Wamenkeu Sebut Penggunakan Energi Terbarukan Bukan Lagi Suatu Pilihan

A+
A-
1
A+
A-
1
Wamenkeu Sebut Penggunakan Energi Terbarukan Bukan Lagi Suatu Pilihan

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan penggunaan energi terbarukan bukan merupakan suatu pilihan, tetapi hal yang harus dilakukan pada masa depan.

Suahasil menilai pemakaian energi harus mulai bergeser dari energi yang berbasis fosil menuju energi baru terbarukan dan menjadi langkah pembangunan yang ramah lingkungan. Selain itu, hal ini juga untuk mendukung terwujudnya net zero emission.

“Saya kira hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menunjukkan komitmennya pada anggaran negara, yaitu melalui pengurangan subsidi terhadap energi yang berbasis fosil,” katanya, dikutip pada Minggu (3/4/2022).

Baca Juga: PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Suahasil menyampaikan pemerintah terus mendorong pembangunan energi baru terbarukan melalui berbagai instrumen, salah satunya APBN. Untuk itu, pemerintah menuangkan komitmen tersebut melalui anggaran negara baik pada sisi belanja dan pembiayaan.

Wamenkeu menjelaskan Indonesia telah mengurangi alokasi anggaran subsidi energi berbasis fosil selama lima tahun terakhir ini. Meski terdapat volatilitas harga minyak dunia, Indonesia berkomitmen untuk tetap mengurangi alokasi subsidi energi.

“Hal lainnya yang dilakukan pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan energi terbarukan adalah climate budget tagging yang ada pada APBN,” tuturnya.

Baca Juga: DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Menurut Suahasil, sistem penandaan anggaran perubahan iklim merupakan upaya untuk mendukung pengelolaan anggaran perubahan iklim sehingga lebih terukur.

Dia menambahkan sistem tersebut juga mampu melacak alokasi anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan, output, dan besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah.

“Dalam lima tahun terakhir, kami menemukan hanya 34% dari kebutuhan pendanaan Indonesia yang dapat dialokasikan oleh anggaran negara (melalui climate budget tagging). Jadi, kami mendorong juga partisipasi swasta,” ujarnya.

Baca Juga: Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Selain itu, lanjut wamenkeu, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap penanganan perubahan iklim melalui green financing.

Menurutnya, Indonesia adalah negara pertama yang menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Hijau atau green sukuk. Green sukuk ini telah diterbitkan sejak tahun 2018, dan dinilai sangat sesuai dengan konsep pembiayaan hijau.

Green sukuk juga terkait erat dengan taksonomi hijau yang diluncurkan Presiden pada awal tahun ini. Taksonomi hijau mengklasifikasikan aktivitas ekonomi untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Baca Juga: Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Tujuan strategis dari taksonomi hijau adalah untuk mendorong inovasi penciptaan produk, proyek, inisiatif hijau sesuai dengan standar pemerintah.

“Peran pemerintah selanjutnya menyediakan platform. Sangat penting menyediakan platform yang tidak hanya menyediakan ruang bagi anggaran negara menjadi katalis, tetapi juga supaya anggaran negara itu dapat mengkatalisasi dan mengundang partisipasi swasta,” tutur Suahasil. (rig)

Baca Juga: Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : wamenkeu suahasil nazara, energi terbarukan, emisi karbon, green financing, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 September 2022 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Siap-Siap! Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT Versi 2022 Dirilis Awal Oktober

Jum'at, 30 September 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tidak Investasikan Dividen, Wajib Pajak Harus Setor PPh Final Sendiri

Jum'at, 30 September 2022 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bebas PPh Pasal 22 Impor, Pemilik Suket PP 23 Tak Perlu Ajukan SKB

Jum'at, 30 September 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

Relaksasi Pajak Inggris Dipandang Berisiko Perburuk Inflasi

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara