Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Pemerintah Bakal Lakukan Rasionalisasi Pajak Daerah

A+
A-
4
A+
A-
4

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah pusat bakal melakukan rasionalisasi pajak daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai menghadiri sidang kabinet dengan Presiden Jokowi mengenai ketentuan dan fasilutas perpajakan di Kantor Presiden hari ini, Jumat (22/11/2019).

“Mengenai rasionalisasi pajak daerah, ini tujuannya untuk mengatur kembali yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan tarif pajak daerah secara nasional. Akan ditegaskan dalam RUU ini [omnibus law perpajakan] dan ditegaskan peraturannya melalui peraturan presiden,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat akan berkonsultasi dengan asosiasi pemerintah daerah untuk mengatur formula agar kemampuan daerah untuk mengumpulkan pajak daerahnya bisa tetap berlangsung dengan baik.

Namun, dengan adanya rasionalisasi, pemerintah pusat ingin agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah juga sejalan dengan kebijakan nasional. Apalagi, pemerintah pusat masih terus gencar untuk menciptakan lingkungan usaha dan kesempatan kerja melalui investasi yang baik.

“Ini yang akan kita terus formulasikan, termasuk bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan untuk perbaikan peraturan daerahnya secara lebih cepat melalui peraturan kepala daerah,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Terkait dengan investasi, Sri Mulyani mengatakan omnibus law juga akan mengumpulkan seluruh fasilitas perpajakan menjadi satu bagian. Fasilitas itu termasuk pengurangan dan pembebasan pajak, termasuk tax holiday, super tax deduction, serta insentif untuk investasi kegiatan padat karya.

PPh untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) serta pengurangan dan pembebasan pajak daerah juga akan diatur dalam omnibus law. Pemerintah juga akan mengatur PPh untuk surat berharga nasional (SBN) yang diedarkan di pasar internasional.

“Ini semua tujuannya untuk memberikan landasan hukum dari pemberian berbagai fasilitas, agar landasan itu menjadi lebih tegas dan kuat. Dengan demikian, kita bisa melaksanakan policy-policy perpajakan di dalam rangka mendorong penciptaan kesempatan kerja,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law

Saat ini, rancangan omnibus law masih terus dimatangkan. Sri Mulyani berharap rancangan bisa masuk ke DPR pada Desember 2019 dan menjadi prioritas legislasi. (kaw)

“Mengenai rasionalisasi pajak daerah, ini tujuannya untuk mengatur kembali yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan tarif pajak daerah secara nasional. Akan ditegaskan dalam RUU ini [omnibus law perpajakan] dan ditegaskan peraturannya melalui peraturan presiden,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat akan berkonsultasi dengan asosiasi pemerintah daerah untuk mengatur formula agar kemampuan daerah untuk mengumpulkan pajak daerahnya bisa tetap berlangsung dengan baik.

Namun, dengan adanya rasionalisasi, pemerintah pusat ingin agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah juga sejalan dengan kebijakan nasional. Apalagi, pemerintah pusat masih terus gencar untuk menciptakan lingkungan usaha dan kesempatan kerja melalui investasi yang baik.

“Ini yang akan kita terus formulasikan, termasuk bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan untuk perbaikan peraturan daerahnya secara lebih cepat melalui peraturan kepala daerah,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Terkait dengan investasi, Sri Mulyani mengatakan omnibus law juga akan mengumpulkan seluruh fasilitas perpajakan menjadi satu bagian. Fasilitas itu termasuk pengurangan dan pembebasan pajak, termasuk tax holiday, super tax deduction, serta insentif untuk investasi kegiatan padat karya.

PPh untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) serta pengurangan dan pembebasan pajak daerah juga akan diatur dalam omnibus law. Pemerintah juga akan mengatur PPh untuk surat berharga nasional (SBN) yang diedarkan di pasar internasional.

“Ini semua tujuannya untuk memberikan landasan hukum dari pemberian berbagai fasilitas, agar landasan itu menjadi lebih tegas dan kuat. Dengan demikian, kita bisa melaksanakan policy-policy perpajakan di dalam rangka mendorong penciptaan kesempatan kerja,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law

Saat ini, rancangan omnibus law masih terus dimatangkan. Sri Mulyani berharap rancangan bisa masuk ke DPR pada Desember 2019 dan menjadi prioritas legislasi. (kaw)

Topik : omnibus law, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, PPh badan, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 20 November 2019 | 17:45 WIB
INVESTASI
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 09 Desember 2019 | 11:16 WIB
KEPABEANAN
Senin, 09 Desember 2019 | 09:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 06 Desember 2019 | 17:55 WIB
PENGHARGAAN
Jum'at, 06 Desember 2019 | 16:46 WIB
SEA GAMES 2019
Jum'at, 06 Desember 2019 | 11:01 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Jum'at, 06 Desember 2019 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 05 Desember 2019 | 20:08 WIB
MIDDLE INCOME TRAP
Kamis, 05 Desember 2019 | 17:36 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 05 Desember 2019 | 14:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 05 Desember 2019 | 13:06 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA