BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memastikan eksekusi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan akan dilakukan secara bertahap.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai menghadiri sidang kabinet dengan Presiden Jokowi mengenai ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian di Kantor Presiden hari ini, Jumat (22/11/2019).
“Seperti yang sudah disampaikan di sidang kabinet sebelumnya, PPh badan dari 25% saat ini akan diturunkan menjadi 22% untuk periode 2021—2022. Untuk periode 2023 akan turun menjadi 20%,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga akan menurunkan tarif PPh badan yang melakukan go public. Pengurangan tarif sekitar 3 poin persentase dari tarif umum hanya berlaku untuk go public baru. Tarif yang lebih rendah hanya berlaku selama 5 tahun.
Dengan skema ini, tarif PPh untuk perusahaan yang go public akan turun menjadi 19% pada periode 2021—2022 atau 17% pada 2023. Selama ini, tarif untuk perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) memang lebih rendah dari tarif umum.
Masih terkait dengan tarif, pemerintah juga akan memberikan penurunan tarif atau pembebasan PPh dividen dalam negeri. Dalam kelompok ini, dividen yang diterima wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi akan dibedakan.
“Dan nanti kita akan atur lebih lanjut di peraturan pemerintah di bawahnya,” kata Sri Mulyani.
Beberapa ketentuan mengenai tarif pajak ini akan masuk dalam omnibus law perpajakan. Dia mengatakan pada dasarnya, omnibus law perpajakan ini mencakup enam kelompok isu untuk meningkatkan kemampuan perekonomian Indonesia dalam menciptakan kesempatan kerja
Omnibus law ini akan berkaitan dengan beberapa undang-undang, seperti UU PPh, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah.
“Setelah sidang kabinet ini, kami akan merumuskan secara final. Tentu ada beberapa pasal yang mendapatkan masukan selama diskusi dalam sidang kabinet. Kita akan reformulasikan dan sesudah itu kita akan harmonisasikan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” jelas Sri Mulyani.
Dia berharap agar segera bisa mendapatkan Surat Presiden yang langsung bisa disampaikan ke DPR. Sri Mulyani berharap rancangan omnibus law bisa disampaikan ke DPR pada Desember 2019 dan dibahas sebagai prioritas legislasi. (kaw)
