Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Wah, Nilai Aset Negara Naik Jadi Rp10,46 Kuadriliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Wah, Nilai Aset Negara Naik Jadi Rp10,46 Kuadriliun

Ilustrasi. Gedung Kemenkeu. (Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat aset milik negara hingga 2019 mencapai Rp10,46 kuadriliun.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Encep Sudarwan mengatakan pencatatan aset mengalami kenaikan tajam dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018-2019. Nilai aset dari semula Rp6,32 kuadriliun naik 65,5% menjadi Rp10,46 kuadriliun.

“Itu aset tetap yang kemarin kita nilai. Alhamdulillah sudah selesai diaudit BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] dan opininya WTP [wajar tanpa pengecualian],” katanya melalui konferensi video, Jumat (10/7/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Ubah PMK Rekening Khusus Penanganan Dampak Covid-19 & PEN

Encep mengatakan proses revaluasi pada 2018 dan 2019 mencatatkan adanya kenaikan ekuitas pemerintah dari Rp1,4 kuadriliun menjadi Rp5,1 kuadriliun. Sementara itu, kewajiban juga tercatat naik dari Rp4,91 kuadriliun menjadi Rp5,3 kuadriliun.

Pada aset lancar, kini tercatat senilai Rp491,86 triliun, naik dari sebelumnya Rp437,87 triliun. Sementara itu, investasi jangka panjang naik dari Rp2,87 kuadriliun menjadi Rp3 kuadriliun. Adapun aset tetap tercatat naik dari Rp967,98 triliun menjadi Rp5,94 kuadriliun.

Encep berujar penambahan nilai tersebut juga berarti pengelolaan aset negara semakin baik. "Kita jadi tahu aset kita apa, di mana, dan kondisi barangnya bagaimana.”

Baca Juga: Soal Audit OJK, Begini Permintaan Khusus BPK

Menurut Encep, DJKN juga berkomitmen terus menyempurnakan pengelolaan aset setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2020 sebagai perubahan PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

Beleid tersebut diharapkan bisa mendorong pembangunan desa, serta pemantapan peran kementerian/lembaga. PP juga merelaksasi pemanfaatan BMN untuk penanganan pandemi virus Corona.

Misalnya, menjadikan Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19, dan menghibahkan barang-barang sitaan terutama masker dan alat pelindung diri untuk penanganan pandemi.

Baca Juga: Gaji ke-13 ASN dan Anggota TNI/Polri Tetap Kena Pajak Penghasilan

Secara hati-hati, pemanfaatan BMN yang selama ini hanya berupa kerja sama terbatas juga akan dipermudah melalui skema konsesi terbatas atau limited concession scheme. "BMN dibuka sebesar-besarnya untuk para pengusaha. BLU (badan layanan umum) juga diberikan lebih mudah," katanya. (kaw)

Topik : aset, barang milik negara, BMN, Kemenkeu, BPK
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:29 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 29 Juli 2020 | 14:32 WIB
LKPP 2019
Rabu, 29 Juli 2020 | 13:02 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:30 WIB
KOTA KENDARI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:00 WIB
INGGRIS
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN