Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Wah, Ada Beleid Insentif PPN Barang & Jasa untuk Penanganan Covid-19

A+
A-
4
A+
A-
4
Wah, Ada Beleid Insentif PPN Barang & Jasa untuk Penanganan Covid-19

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis beleid yang memberikan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan virus Corona (Covid-19).

Fasilitas tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/PMK.03/2020. Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut dan PPN ditanggung pemerintah.

“Insentif PPN diberikan kepada pihak tertentu atas impor atau perolehan barang/jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dalam masa pajak April 2020 sampai September 2020,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Diskon Pajak Penghasilan 25%-75% Untuk UMKM

Adapun yang dimaksud dengan pihak tertentu adalah badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain. Beleid ini mendefinisikan pihak lain sebagai pihak yang ditunjuk oleh badan/instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan Covid-19.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) beleid ini, barang kena pajak (BKP) yang dapat memperoleh fasilitas meliputi obat-obatan, vaksin, peralatan untuk laboratorium, pendeteksi, pelindung diri, perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan Covid-19.

Sementara itu, untuk jasa kena pajak (JKP) yang dapat memperoleh fasilitas ini diantaranya jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan penanganan Covid-19.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

Lebih lanjut, beleid ini menegaskan PPN terutang atas impor BKP yang diperlukan untuk penanganan Covid-19 tidak dipungut. Selanjutnya, PPN yang terutang karena adanya penyerahan BKP yang diperlukan untuk penanganan Covid-19 ditanggung pemerintah.

PPN ditanggung pemerintah untuk BKP juga berlaku atas barang yang diberikan secara cuma-cuma. Begitu pula dengan PPN yang terutang atas pemanfaatan JKP yang dibutuhkan untuk menangani Covid-19 juga akan ditanggung pemerintah.

Beleid ini menambahkan bagi pihak tertentu yang melakukan impor BKP yang akan digunakan untuk kegiatan jasa yang berkaitan dengan penangan Covid-19 harus memiliki Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Negeri (SKJLN) sebelum melakukan impor agar dapat menikmati fasilitas ini. (kaw)

Baca Juga: BPK Soroti Bantuan Sosial Saat Masa Pandemi Covid-19
Topik : PMK 28/2020, virus Corona, Sri Mulyani, insentif pajak, PPN tidak dipungut, PPN ditanggung pemerinta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 28 Mei 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL