Review
Kamis, 08 Desember 2022 | 18:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Rabu, 07 Desember 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 07 DESEMBER - 13 DESEMBER 2022
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Komunitas
Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 16:10 WIB
BENDAHARA II PERTAPSI AMELIA SANDRA:
Kamis, 08 Desember 2022 | 07:00 WIB
UMN AL-WASHLIYAH MEDAN
Rabu, 07 Desember 2022 | 15:42 WIB
BENDAHARA I PERTAPSI AULIA HIDAYATI:
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
PERPAJAKAN ID
Senin, 05 Desember 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

UU HPP Tutup Celah Aturan Pajak Saat Bisnis Berbasis Digital Marak

A+
A-
13
A+
A-
13
UU HPP Tutup Celah Aturan Pajak Saat Bisnis Berbasis Digital Marak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memproyeksi implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan 2023. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (22/8/2022).

UU HPP akan memberikan payung hukum dalam optimalisasi penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap pendapatan negara makin meningkat seiring dengan struktur perekonomian nasional.

"Implementasi UU HPP akan menutup berbagai celah aturan (loopholes) yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas bisnis khususnya yang berkaitan dengan maraknya bisnis yang berbasis digital,” tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2023.

Baca Juga: Salah Input SPT Unifikasi, Bendaharawan Masih Bisa Ubah Bukti Potong

UU HPP memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Pada 2023, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.016,9 triliun. Angka tersebut naik 4,78% dari outlook penerimaan perpajakan pada 2022 yang diestimasi senilai Rp1.924,9 triliun.

Selain mengenai dampak adanya UU HPP, ada pula bahasan terkait dengan rencana penambahan barang kena cukai (BKC) baru pada 2023. Barang yang disasar untuk menjadi objek cukai antara lain produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan.

Baca Juga: Beri Edukasi, DJP Sebut WP Bisa Undang Penyuluh Pajak Jadi Pembicara

Berikut ulasan berita selengkapnya.

NIK Sebagai NPWP

Dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2023, pemerintah menilai UU HPP akan meningkatkan kepatuhan melalui strategi mendorong kepatuhan sukarela, memperkuat sistem administrasi pengawasan dan pemungutan perpajakan, serta memberikan kepastian hukum perpajakan.

"Hal ini dilakukan antara lain dengan penggunaan NIK sebagai NPWP OP," tulis pemerintah.

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PMK 112/2022. Ketentuan itu juga sudah mulai diterapkan pada 14 Juli 2022. (DDTCNews)

Baca Juga: Diduga Menilap Pajak, Direktur Perusahaan ini Terancam Masuk Bui

Pemanfaatan Data

Kendati memberi dampak positif, UU HPP juga masih akan memberikan tantangan dalam upaya optimalisasi penerimaan tahun depan. Tidak berulangnya penerimaan yang diakibatkan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) pada 2023 juga perlu dicermati.

Pemerintah juga berharap tindak lanjut pemanfaatan data yang diperoleh dari PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP dapat dioptimalkan untuk mendukung perluasan basis pemajakan. Risiko fiskal yang timbul dari kebijakan ini adalah implementasi dan pengoptimalan data yang didapatkan dari program-program tersebut.

Pemanfaatan data digunakan untuk menunjang kegiatan ekstensifikasi, pengawasan yang lebih terarah, dan penggalian potensi terhadap wajib pajak yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. (DDTCNews)

Baca Juga: Hari Terakhir! Langganan Perpajakan ID, Gratis Buku Transfer Pricing

Penambahan Barang Kena Cukai

Merujuk pada Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2023, produk plastik memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, sedangkan minuman berpemanis dapat menimbulkan persoalan kesehatan pada konsumennya. Untuk itu, kedua produk tersebut bisa menjadi objek cukai baru.

"Pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan negara dari barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sesuai UU Cukai," sebut pemerintah.

Ekstensifikasi cukai juga dilakukan untuk mendukung implementasi UU HPP. Berdasarkan UU HPP, penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai cukup diatur dengan peraturan pemerintah setelah dibahas dan disepakati dengan DPR dalam penyusunan RAPBN. (DDTCNews)

Baca Juga: Irlandia Berikan Insentif Kredit Pajak untuk Perusahaan Video Game

Digitalisasi Ekonomi

Pemerintah masih melihat digitalisasi ekonomi sebagai salah satu risiko dalam penggalian potensi penerimaan pajak. Digitalisasi ekonomi memang berdampak positif terhadap efisiensi perekonomian. Namun, ada peningkatan aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar dan tidak terdeteksi oleh pemerintah.

"Walaupun saat ini pemerintah telah menerapkan kewajiban perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas transaksi elektronik, perkembangan digitalisasi yang cepat terutama setelah pandemi Covid-19 perlu diantisipasi," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2023. (DDTCNews)

Penerimaan PPh dan PPN

Pemerintah menyebut kinerja penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) masih akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi jangka menengah, peningkatan basis, serta penerapan core tax administration system.

Baca Juga: Pemerintah Ingin UMKM Makin Maju Biar Bayar Pajaknya Lebih Besar

"Dalam jangka menengah, PPh serta PPN dan PPnBM masih akan menjadi 2 penyumbang terbesar dari penerimaan perpajakan," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2023. (DDTCNews) (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, UU HPP, digitalisasi ekonomi, DItjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 08 Desember 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Kena Eror ETAX API 10010, DJP Jelaskan Penyebab dan Solusinya

Kamis, 08 Desember 2022 | 13:30 WIB
PP 44/2022

Tanggung Jawab Renteng PPN Bisa Dibayar Menggunakan SSP

Kamis, 08 Desember 2022 | 13:00 WIB
PMK 175/2022

Proses Izin Praktik Konsultan Pajak Dipercepat, Kini Maksimal 5 Hari

Kamis, 08 Desember 2022 | 12:45 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, Indonesia Jaring Masukan dari Negara Lain

berita pilihan

Jum'at, 09 Desember 2022 | 12:30 WIB
KP2KP BENTENG

Salah Input SPT Unifikasi, Bendaharawan Masih Bisa Ubah Bukti Potong

Jum'at, 09 Desember 2022 | 12:00 WIB
UU 29/2022

Pemerintah Undangkan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Beri Edukasi, DJP Sebut WP Bisa Undang Penyuluh Pajak Jadi Pembicara

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Diduga Menilap Pajak, Direktur Perusahaan ini Terancam Masuk Bui

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Hari Terakhir! Langganan Perpajakan ID, Gratis Buku Transfer Pricing

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Irlandia Berikan Insentif Kredit Pajak untuk Perusahaan Video Game

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Ingin UMKM Makin Maju Biar Bayar Pajaknya Lebih Besar

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

RUU Pajak Pendapatan Pasif Disetujui, Filipina Bakal Makin Kompetitif

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PP 44/2022, Apa Saja Substansi Baru Soal Ketentuan PPN? Ini Kata DJP

Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK

UNS dan DDTC Bakal Teken Kerja Sama Pendidikan Pajak