Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

UU HPP Punya Arti Penting Bagi Pengusaha, Ini Alasannya

A+
A-
2
A+
A-
2
UU HPP Punya Arti Penting Bagi Pengusaha, Ini Alasannya

Ketum Kadin Arsjad Rasjid di acara sosialisasi UU HPP. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mendukung implementasi UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kadin juga mendesak pemerintah melakukan sosialiasi terkait beleid baru ini secara lebih masif.

Ketum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan sosialisasi kebijakan yang diatur dalam UU HPP diperlukan agar lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, imbuhnya, Kadin sangat terbuka untuk melakukan sosialisasi bersama dengan DJP terkait implementasi UU HPP.

"Kami melihat dengan adanya UU HPP ini bagaimana melakukan sosialisasi bersama," katanya dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP pada Jumat (19/11/2021).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Arsjad menerangkan Kadin dan asosiasi pelaku usaha lainnya sudah bergerak terlebih dahulu dalam melakukan sosialisasi UU 7/2021. Menurutnya, kegiatan untuk menciptakan pemahaman atas UU HPP di kalangan pengusaha dan seluruh himpunan pelaku usaha.

Dia menerangkan sangat penting bagi pelaku usaha mengetahui ketentuan yang diatur dalam UU HPP. Menurutnya, beleid tersebut tidak hanya untuk pengaturan perpajakan pada saat ini, namun juga mencakup arah kebijakan perpajakan dalam jangka panjang.

"Pengusaha di Indonesia harus melihat ini sebagai UU masa kini dan masa depan. Untuk masa ini dilakukan berbagai penyederhanaan kebijakan perpajakan agar lebih mudah dimengerti," terangnya.

Baca Juga: Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak

Sementara itu, UU HPP sebagai basis regulasi jangka panjang terlihat dari mulai diperkenalkannya pajak karbon. Dia menyampaikan ketentuan tersebut menjadi basis penting dalam melakukan transformasi ekonomi yang ramah lingkungan.

"UU HPP sebagai kebijakan masa depan itu ada di pajak karbon. Ini merupakan tonggak sejarah dan menjadi harapan kami sebagai awal terbentuknya market carbon trading dan circular economy," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Penyesuaian PPN di UU HPP Dinilai Lebih Rasional, Begini Penjelasannya
Topik : UU HPP, RUU KUP, pajak karbon, emisi, green economy, Kadin

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Mei 2022 | 10:17 WIB
DATA PPS HARI INI

DJP Rilis 51.185 Surat Keterangan, 44.293 Wajib Pajak Ungkap Hartanya

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Minggu, 15 Mei 2022 | 16:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Ditjen Pajak Sudah Kumpulkan PPh Final Rp8,73 Triliun dari PPS

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Sabtu, 21 Mei 2022 | 19:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak