Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

UU HPP Perkuat Fondasi Ekonomi RI Menjadi Negara Maju pada 2045

A+
A-
1
A+
A-
1
UU HPP Perkuat Fondasi Ekonomi RI Menjadi Negara Maju pada 2045

Kasubdit Humas Perpajakan Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti.

JAKARTA, DDTCNews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diyakini dapat memperkuat fondasi ekonomi dalam memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia.

Kasubdit Humas Perpajakan Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju pada 2045. Hal ini dikarenakan jumlah demografi dan ekonomi Indonesia yang menunjang terwujudnya hal itu.

“Ada lima prasyarat untuk mewujudkan Indonesia maju 2045. Kelimanya berusaha kami penuhi untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai, SDM unggul, adopsi teknologi, pengembangan wilayah, dan kebijakan ekonomi yang baik,” katanya, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Dwi menjelaskan aspek perpajakan internasional merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Tujuan reformasi diarahkan untuk terwujudnya dasar perpajakan yang kuat dan berkeadilan, anggaran yang sehat dan berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Dalam reformasi perpajakan, upaya yang dilakukan di antaranya memperluas basis pajak, mengatasi tantangan daya saing, adaptif terhadap dinamika perpajakan global, insentif yang terukur dan efisien, mengurangi distorsi dan pengecualian, dan memperbaiki progresivitas pajak.

Dari segi administrasi, upaya yang dilakukan di antaranya dengan mewujudkan sistem administrasi pajak yang lebih sederhana dan efisien, kepastian hukum, penggunaan keuangan dan informasi yang optimal, adaptif terhadap perkembangan struktur ekonomi global, termasuk digitalisasi ekonomi. dan kepatuhan koperasi yang tinggi.

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

UU HPP merupakan ketentuan yang mereformasi ketentuan perpajakan yang sudah ada sebelumnya sesuai. UU HPP merevisi UU KUP untuk memperkuat kerja sama internasional perihal bantuan pemungutan pajak dan prosedur kesepakatan bersama.

UU HPP juga merevisi UU PPN untuk memperkuat perjanjian bilateral atau multilateral terkait pajak. Hal ini juga berkaitan dengan penghindaran pajak berganda, pencegahan pengikisan basis dan pengalihan keuntungan, pertukaran informasi perpajakan, dan lain sebagainya.

UU HPP juga memperkuat UU PPh memperkuat rezim antipenghindaran pajak. Selain itu, dalam UU HPP, diberikan kesempatan masyarakat untuk mengungkapkan pajak sukarela. Dengan UU HPP, target Indonesia Maju pada 2045 diharapkan terwujud. (rizki/rig)

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Topik : uu hpp, ruu hpp, bonus demografi, ditjen pajak, DJP, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Gelar Survei Pelanggan Soal Layanan Online, Ternyata Ini Hasilnya

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran