UU HKPD

UU HKPD Wajibkan ASN Bagian Keuangan di Pemda Miliki Sertifikasi

Muhamad Wildan | Kamis, 16 Desember 2021 | 16:30 WIB
UU HKPD Wajibkan ASN Bagian Keuangan di Pemda Miliki Sertifikasi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) bakal mewajibkan pemda untuk mengembangkan SDM pengelola keuangan.

Beleid ini mengamanatkan agar kualitas SDM pengelola keuangan di pemda ditingkatkan guna memperbaiki akuntabilitas pengelolaan APBD.

"SDM kita dorong untuk memiliki sertifikasi dan ini ada transisi 3 tahun," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, Rabu (15/12/2021).

Baca Juga:
Reformasi Pajak 1983, RI Ingin Lepas dari Ketergantungan Sektor Migas

Prima mengatakan seharusnya setiap OPD memiliki SDM yang mampu mengelola keuangannya, bukan dinas pendapatan dan dinas pengelola keuangan daerah saja.

"Kalau sudah punya pemahaman, ada sertifikasi, jangan dipindahin dari bagian keuangan tiba-tiba ke dinas yang lain. Ini yang harus dijaga," ujar Prima.

Untuk diketahui, pasa Pasal 150 UU HKPD tertulis pemerintah akan menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan meningkatkan kompetensi.

Baca Juga:
Pemkot Adakan Diskon PBB dan BPHTB, Berlaku Sampai 31 Maret

Nantinya, aparatur pengelola keuangan daerah harus memiliki sertifikasi dari lembaga yang ditugasi pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan aparatur pengelola keuangan daerah dan standardisasinya diatur dengan atau berdasarkan PP," bunyi Pasal 151 UU HKPD. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 29 Februari 2024 | 19:30 WIB KOTA TANGERANG

Pemkot Adakan Diskon PBB dan BPHTB, Berlaku Sampai 31 Maret

Kamis, 29 Februari 2024 | 17:45 WIB UJI MATERIIL

Dinilai Diskriminatif, GIPI Ajukan Judicial Review atas Pajak Hiburan

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:30 WIB KOTA TANGERANG

Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:15 WIB KOMPETISI PAJAK

Binus University Raih Juara I PERTAPSI Tax Competition 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:00 WIB KOMPETISI PAJAK

Keseruan Babak Final PERTAPSI Tax Competition 2024 di Menara DDTC