Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

UU HKPD Bakal Ringankan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

A+
A-
2
A+
A-
2
UU HKPD Bakal Ringankan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Anggota Panitia Kerja RUU HKPD DPR Andreas Eddy Susetyo dalam webinar Outlook Pajak Daerah Pasca-UU HKPD yang diselenggarakan DDTC Academy dan DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA), Rabu (30/3/2022).

JAKARTA, DDTCNews - UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan meringankan biaya kepatuhan yang ditanggung wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerah.

Anggota Panitia Kerja RUU HKPD DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan UU HKPD telah mempertegas batasan dari pajak konsumsi yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, yaitu antara PPN dan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

“Harapannya mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan daerah melalui integrasi beberapa pajak daerah berbasis konsumsi dalam PBJT serta penegasan batasan dengan PPN," katanya dalam webinar Outlook Pajak Daerah Pasca-UU HKPD, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Selanjutnya, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) juga akan dikenakan atas penyerahan pertama saja dan tidak lagi dikenakan atas penyerahan kedua. Menurut Andreas, kebijakan ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan bermotor.

Tak hanya itu, lanjutnya, masyarakat yang memakai kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan juga akan mendapatkan pengecualian fasilitas pajak kendaraan bermotor dan BBNKB berdasarkan UU HKPD.

"Ini dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk dapat menurunkan emisi karbon," ujarnya dalam webinar yang diselenggarakan DDTC Academy dan DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA).

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Terkait dengan opsen pajak, Andreas menjelaskan ketentuan tersebut telah dirancang sedemikian rupa sehingga pajak yang dikenai opsen tidak menambah beban wajib pajak dan tetap menjaga efisiensi administrasi perpajakan daerah.

Guna memastikan kualitas dari pelaksanaan UU HKPD, Andreas mendorong tiap lembaga legislatif daerah untuk mendorong optimalisasi kinerja pajak daerah sesuai dengan UU HKPD.

Dari sisi perencanaan, DPRD bisa mengambil peran dalam optimalisasi pajak daerah dengan menguji target yang diajukan pemda, menguji strategi pencapaian target pajak oleh pemda, dan turut membuat perda yang menjadi landasan pemungutan pajak.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Selain itu, DPRD juga dipandang perlu menghimpun aspirasi masyarakat serta menyampaikan saran dan kritik kepada pemda. Kemudian, DPRD juga harus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pajak oleh pemda.

"Ini perlu menjadi perhatian bersama karena kita tahu pemerintah daerah itu meliputi pimpinan daerah dan DPRD," tutur Andreas. (rig)

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai
Topik : UU HKPD, kementerian keuangan, pajak, pajak daerah, DDTC, opsen pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD