Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Utang Pemerintah Tembus Rp6.000 Triliun, Sri Mulyani Yakin Masih Aman

A+
A-
2
A+
A-
2
Utang Pemerintah Tembus Rp6.000 Triliun, Sri Mulyani Yakin Masih Aman

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Sekjen Heru Pambudi bersiap menyampaikan konferensi pers realisasi pelaksanaan APBN 2021 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/1/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meyakinkan posisi utang pemerintah masih dalam kategori aman walaupun angkanya telah menembus Rp6.000 triliun.

Menurut menkeu, warga negara memerlukan utang sebagai pembiayaan atas defisit anggaran. Data tentang utang, ujar Sri Mulyani, perlu dilihat dalam neraca secara menyeluruh sehingga dapat menggambarkan posisi keuangan dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas.

"[Masyarakat] sering yang didengar adalah dari headline-headline, utang negara sudah Rp6.000 triliun, apakah itu masih aman? Tidak pernah melihat neraca seluruhnya," katanya, Rabu (5/1/2022).

Baca Juga: Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja keras sebagai countercyclical untuk melawan pandemi Covid-19 sekaligus melindungi ekonomi masyarakat. APBN tersebut berasal dari pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta utang.

Dia menjelaskan pemerintah selalu berupaya mengelola keuangan negara secara hati-hati. Dalam hal ini, pembiayaan utang juga digunakan untuk mendukung langkah penanganan pandemi, memulihkan perekonomian, dan membangun berbagai infrastruktur untuk masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah perlu lebih gencar memberikan pemahaman kepada publik mengenai pembiayaan utang tersebut. Jika memiliki pemahaman yang baik, lanjutnya, masyarakat juga akan lebih patuh membayar pajak.

Baca Juga: Kinerja Tax Effort di Negara-Negara Asia

"Kalau kita belanjanya bagus, jadi infrastruktur yang bagus, jadi SDM berkualitas, membuat Indonesia ekonominya tumbuh, ya pasti bisa bayar lagi utangnya, termasuk SBSN ini pasti bisa dibayar Insyaallah dengan aman," ujarnya.

Posisi utang pemerintah hingga akhir November 2021 tercatat senilai Rp6.713,24 triliun dengan rasio sebesar 39,84% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu terdiri atas penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp5.889,73 triliun dan pinjaman Rp823,51 triliun. (sap)

Baca Juga: Harga Komoditas Tinggi, Penerimaan Pajak Diprediksi Sentuh Rp1.485 T
Topik : utang pemerintah, utang negara, utang Indonesia, kebijakan fiskal, penerimaan pajak, pengumpulkan pajak, APBN, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor