Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ungkap 5 Kendala Penyaluran Subsidi Gaji, Kemenaker: Cek Rekeningmu!

A+
A-
4
A+
A-
4
Ungkap 5 Kendala Penyaluran Subsidi Gaji, Kemenaker: Cek Rekeningmu!

Pengumuman dari Kemenaker. (Instagram)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap setidaknya ada 5 kendala yang terjadi dalam menyalurkan subsidi gaji kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta.

Melalui akun resminya di Instagram, Kemenaker menjelaskan hambatan tersebut berkaitan dengan nomor rekening yang menjadi tujuan pengiriman subsidi gaji. Para pekerja yang merasa memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi gaji diminta mengecek status nomor rekeningnya.

"Cek rekeningmu yuk, Rekanaker! Karena masih ditemukan berbagai kendala dalam penyaluran bantuan subsidi gaji/upah," bunyi keterangan pada foto yang diunggah di Instagram, dikutip pada Senin (21/9/2020).

Baca Juga: IMF: Besarnya Sektor Informal Bikin Pengendalian Covid-19 Tak Efektif

Berbagai kendala penyaluran subsidi gaji tersebut meliputi rekening tidak sesuai nomor induk kependudukan (NIK), rekening sudah tidak aktif, dan rekening pasif. Hambatan lainnya yakni rekening yang disetorkan ternyata tidak terdaftar atau rekening telah dibekukan oleh bank.

Validasi data nomor rekening diserahkan kepada BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan bank penerbit rekening. Hingga pekan lalu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada 73.000 data nomor rekening yang tidak valid dan 133.000 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Jika pekerja memenuhi kriteria memperoleh subsidi gaji, BPJS Ketenagakerjaan akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan sebagai pemberi kerja. Perusahaan pun dapat mengganti nomor rekening tidak valid tersebut dengan nomor rekening lain yang masih aktif.

Baca Juga: Asyik, Ada PMK Baru! Masa Pemberian BLT Dana Desa Diperpanjang

Ketika Kemenaker menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, seluruh data akan diperiksa ulang pada tahapan check list. Setelah itu, data akan diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN lantas mengirimkan dana bantuan subsidi gaji kepada bank penyalur. Bank penyalur tersebut terdiri atas 4 bank Himbara. Mereka bertugas menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung, baik rekening bank Himbara maupun rekening bank swasta.

Dalam unggahan mengenai kendala penyaluran subsidi gaji tersebut, Kemnaker langsung menerima sejumlah pertanyaan dari para pekerja. Ada yang bertanya alasan belum menerima subsidi gaji walaupun nomor rekeningnya aktif.

Baca Juga: Mengukur Strategi Kebijakan India dalam Menangani Penghindaran Pajak

“Selama memenuhi seluruh persyaratan maka akan dapat. Memang penyalurannya secara bertahap karena kami menerapkan prinsip kehati-hatian,” tulis Kemenaker merespons pertanyaan tersebut.

Pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun untuk program subsidi gaji tahun ini, yang diperkirakan mampu menjangkau 15,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta.

Hingga saat ini, Kemenaker telah menerima data calon penerima subsidi gaji dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 11,8 juta. Data tersebut terdiri atas 2,5 juta pada gelombang I, 3,5 juta pada gelombang II, 3 juta pada gelombang III, dan 2,8 juta pada gelombang IV.

Baca Juga: Pacu Setoran Pajak Penghasilan, Netflix Mulai Diincar Otoritas Pajak

Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020.

Penyaluran subsidi gaji tahap I yang senilai Rp1,2 juta ditargetkan rampung pada 30 September 2020. Sedangkan Rp1,2 juta lainnya, rencananya dibayarkan mulai Oktober 2020. (kaw)

Baca Juga: Cegah Penggelapan Pajak, Otoritas Fiskal Perketat Sejumlah Kebijakan
Topik : subsidi gaji, bantuan sosial, pandemi corona, BPJS Ketenagakerjaan, nasional, Kemenaker
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Suti Yono

Selasa, 22 September 2020 | 15:10 WIB
saya sudah jelas terdaftar dan punya rekening aktif tapi dari tahap 1 sampai sekarang nggak dapat dapat
1
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 13:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:10 WIB
KONSULTAN PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 11:15 WIB
KABINET INDONESIA MAJU
Selasa, 20 Oktober 2020 | 10:34 WIB
ARAB SAUDI
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG