BERITA TERKINI
Petugas merekam data warga penerima manfaat saat penyaluran bantuan pangan tahap tiga di Gudang Bulog Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (1/8/2024). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi memulai penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga pada bulan ini.
Dalam rangka memastikan bantuan pangan diterima oleh mereka yang berhak, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan verifikasi dan validasi data kelompok penerima manfaat (KPM). Pasalnya, terdapat KPM yang berubah status sosial ekonomi atau berpindah tempat tinggal.
"Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berjenjang, di tingkat pusat Bapanas berkoordinasi dengan Kemenko PMK sebagai walidata KPM, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bulog bersama-sama dengan unsur perangkat daerah," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, dikutip Kamis (8/8/2024).
Bantuan pangan tahap ketiga tercatat sudah mulai disalurkan pada 1 Agustus di beberapa daerah yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi data KPM. Menurut Perum Bulog, provinsi yang data KPM-nya sudah terverifikasi antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DIY, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Riau.
"Provinsi-provinsi lainya akan segera menyusul mendapatkan bantuan pangan dalam satu dua hari ke depan," ujar Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti.
Sesuai yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bantuan pangan tahap ketiga akan disalurkan kepada 22 juta KPM pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Masing-masing KPM berhak menerima beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang paling rentan sekaligus mengendalikan inflasi nasional.
"Dengan penyaluran bantuan pangan beras ini, pemerintah berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat, sekaligus mendorong upaya pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian gejolak harga pangan dan inflasi," kata Arief. (sap)
