PEMILU 2024

Undangan Debat, Tiap Tim Capres-Cawapres Dapat Jatah Maksimal 50 Orang

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Desember 2023 | 15:15 WIB
Undangan Debat, Tiap Tim Capres-Cawapres Dapat Jatah Maksimal 50 Orang

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kedua kanan) bersama Anggota KPU Mochamad Afifuddin (kiri), Yulianto Sudrajat (kedua kiri) dan August Mellaz (kanan) memimpin rapat tertutup dengan masing-masing timses pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023). Rapat tersebut membahas soal format hingga panelis debat capres-cawapres Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyiapkan undangan untuk gelaran debat calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres).

Setelah rapat pembahasan persiapan debat capres-cawapres bersama tim kampanye pada Rabu (6/12/2023), Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan masing-masing tim pasangan capres-cawapres akan mendapat jatah undangan untuk maksimal 50 orang.

“Tim yang hadir itu maksimal adalah 50 orang. Jadi, KPU akan menyiapkan undangan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3. Kami serahkan sepenuhnya kepada masing-masing tim pasangan calon tentang siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut,” ujar Hasyim.

Baca Juga:
KPU Mulai Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU akan menggelar debat sebanyak 5 kali pada masa kampanye. Dari kelima debat yang akan digelar, sebanyak 3 kali untuk debat capres dan 2 kali untuk debat cawapres. Adapun debat perdana pada 12 Desember 2023 akan berlangsung di Kantor KPU.

“Ada mekanisme untuk mengontrol atau memastikan siapa saja yang dapat masuk dengan membawa undangan tersebut,” imbuh Hasyim.

Selain membuka kesempatan untuk menentukan tamu undangan untuk maksimal 50 orang, masing-masing tim pasangan capres-cawapres juga dapat mengusulkan nama-nama panelis serta nama-nama moderator. Simak ‘KPU Minta Usulan Nama Panelis Debat Capres-Cawapres’.

Baca Juga:
Kebijakan Fiskal di Masa Transisi Harus Pertimbangkan Tantangan Global

Adapun terkait dengan tema debat, susunannya sudah diputuskan. Pajak masuk menjadi bagian dari tema pada debat kedua bersama ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan.

“Yang bicara, kalau debat capres ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres, ya sepenuhnya [yang bicara] cawapres,” tegas Hasyim. Simak ‘Update! Ini Tema 5 Kali Debat Capres-Cawapres, Pajak Masuk’.

Sebagai informasi kembali, mayoritas responden (93,8% dari 2.080 responden) survei pajak dan politik DDTCNews menganggap debat capres-cawapres memang perlu secara khusus mengangkat topik cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan, sebagai pendanaan agenda pembangunan. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:31 WIB PEMILU 2024

KPU Mulai Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024

Selasa, 27 Februari 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Kebijakan Fiskal di Masa Transisi Harus Pertimbangkan Tantangan Global

Senin, 26 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta RKP 2025 Harus Akomodasi Program Presiden Berikutnya

Jumat, 23 Februari 2024 | 09:37 WIB PEMILU 2024

Dukung Gelaran Pemilu, Pemerintah Sudah Belanjakan Rp16,5 Triliun

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP