Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

'Uganda Harus Jadi Tuan atas Nasibnya Sendiri'

A+
A-
1
A+
A-
1
'Uganda Harus Jadi Tuan atas Nasibnya Sendiri'

Presiden Uganda 1971-1979 Jenderal Idi Amin Dada Oumee.

BOLEHKAH pemerintah mengusir penduduknya sendiri, meski penduduk itu sudah membayar pajak? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada Presiden Uganda 1971-1979 Jenderal Idi Amin Dada Oumee (1925-2003), dengan tubuh tinggi gempal, kuat, dan liat, ia akan berkata sederhana.

“Kami bertekad menjadikan Uganda tuan atas nasibnya sendiri, melihat orang Uganda menikmati kekayaan negaranya. Kebijakan kami adalah mentransfer kendali ekonomi Uganda ke tangan orang Uganda, untuk kali pertama dalam sejarah kami,” katanya, pada akhir kemarau 1972.

Pada tahun itu Amin secara semena-mena mengusir orang-orang keturunan India dan Pakistan, terutama asal Gujarat, yang tinggal dan bekerja di Uganda. Ia juga menyita properti dan bisnis mereka tanpa ganti rugi, dan memberikan waktu 90 hari bagi mereka untuk meninggalkan Uganda.

Baca Juga: Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Akhirnya, sekitar 80 ribu orang keturunan India, dengan status tanpa warga negara (stateless), di bawah ancaman senjata, serentak meninggalkan negara tersebut. Sebagian dari mereka kemudian ditampung oleh Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain.

Namun, Amin abai dengan data ini: Bahwa penduduk yang diusirnya itu adalah penyumbang 90% pendapatan pajak Uganda. Mereka sekaligus mengendalikan 90% perekonomian Uganda. Hasilnya mudah ditebak. Ekonomi Uganda awut-awutan. Penerimaan pajak jeblok, ekonomi macet.

Memang, ‘elephant in the room’ di Uganda pada 70-an adalah dominasi ras Asia Selatan, terutama India, dalam perekonomian. Begitu besarnya dominasi tersebut, karena mereka menguasai hingga 90% bisnis di Uganda dan menyumbang 90% dari total pendapatan pajak Uganda.

Baca Juga: Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Ungkapan elephant in the room atau gajah di ruangan ini mungkin agak sukar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kamus online Cambridge mendefinisikan ungkapan tersebut sebagai situasi di mana ada masalah yang diketahui banyak orang, tetapi tidak ada yang mau membicarakannya.

Tidak mungkin tidak menyadari keberadaan masalah tersebut, karena ibarat gajah, ia demikian besar dan mencolok. Namun, orang-orang di dalam ruangan itu akan tetap mengabaikannya, berpura-pura tidak tahu, karena masalah tersebut biasanya merupakan hal tabu.

Di Amerika Serikat, gajah di ruangan itu contohnya dominasi pelobi Yahudi dalam politik, atau konflik kepentingan anggota Kongres karena mereka memiliki saham perusahaan multinasional. Atas ‘gajah’ tersebut, sikap yang diambil biasanya TST alias tahu sama tahu, tanpa perlu diungkapkan.

Baca Juga: Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Orang India yang jumlahnya hanya 20% dari populasi Uganda itu mula-mula diangkut Kerajaan Inggris pada akhir abad ke-19 sebagai buruh tani dan pekerja kasar. Mereka kemudian masuk ke berbagai sektor. Banyak dari mereka menetap di Uganda hingga akhirnya berkewarganegaraan Uganda.

Namun, dalam sikap sehari-hari, sebagian orang India menganggap peradaban mereka lebih maju dari Uganda. Karena itu, indofobia—sentimen anti-India yang mengacu pada kebencian terhadap orang dan budaya India— perlahan tumbuh bersamaan dengan bangkitnya generasi asli Uganda.

Pada masa kekuasaan Presiden Milton Obote (1966-1971), dibentuk Komite Afrikanisasi Perdagangan dan Industri. Komite ini mengusulkan program yang indofobik. Sistem izin kerja dan dagang khusus untuk orang India diperkenalkan, begitu pula legalisasi praktik segregasi dan diskriminasi orang India.

Baca Juga: Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor

Puncaknya terjadi para era kepresidenan Idi Amin, setelah berhasil mengudeta Obote. Orang-orang keturunan India diusir paksa dari Uganda. Ke mana mereka pergi? Amin tak peduli. “Pokoknya, kendali ekonomi Uganda harus jatuh ke tangan orang Uganda,” tandasnya.

Namun, pengusiran itu jelas tidak menyelesaikan masalah. Pada 1986, 15 tahun setelah pengusiran tersebut, Pemerintah Uganda yang sudah terbebas dari Idi Amin setelah Kampala, ibu kota Uganda, direbut Tanzania pada 11 April 1979, kembali mengundang keturunan India datang dan membangun bisnis di sana.

Dalam pembahasan konstitusi terakhir, India bahkan diusulkan untuk dijadikan suku tersendiri di Uganda. Saat ini, orang keturunan India menguasai 65% perekonomian Uganda, dengan 50% setoran pajak berasal dari mereka. Bahkan, orang terkaya di Uganda saat ini adalah juga keturunan India.

Baca Juga: Simak, Ini Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh 26 Tidak Final

Lalu apa kata Idi Amin, mengenai masanya sebagai diktator di Uganda yang disebut bertanggung jawab atas pembunuhan 100.000-500.000 nyawa? “Itu hanya nostalgia,” katanya seraya tersenyum, tak berapa sebelum ia meninggal di Riyadh, Arab Saudi, di tempat pengasingannya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : idi amin, pajak, uganda, kutipan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Selasa, 29 November 2022 | 23:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya

Selasa, 29 November 2022 | 22:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Sudah 52,9 Juta NIK telah Terintegrasi dengan NPWP

Selasa, 29 November 2022 | 18:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Begini Cara Tentukan Tempat Kedudukan Badan Sesuai Keadaan Sebenarnya

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor