Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Tinggal 4 Hari! Wajib Pajak Diimbau Manfaatkan Pembebasan BBNKB II

A+
A-
0
A+
A-
0
Tinggal 4 Hari! Wajib Pajak Diimbau Manfaatkan Pembebasan BBNKB II

Program pembebasan BBNKB II dari Pemprov Kalimantan Utara. (foto: hasil tangkapan layar akun Instagram Bapenda Kaltara)

TANJUNG SELOR, DDTCNews – Pemprov Kalimantan Utara akan segera mengakhiri pemberian insentif pajak berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua (BBNKB II), pada pekan ini.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara menyatakan insentif itu telah berlaku sejak 1 April dan bakal berakhir pada 30 September 2022. Wajib pajak diimbau segera memanfaatkan insentif tersebut sebelum periodenya berakhir.

"Halo sobat pajak! Ayo manfaatkan segera," tulis akun @bapenda.kaltara, dikutip pada Senin (26/9/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.237/2022 yang mengatur pemberian pembebasan pokok yang terdaftar di Provinsi Kaltara dan kendaraan mutasi ke wilayah tersebut.

Sementara itu, Plt. Kepada Bapenda Kaltara Sugiatsyah sempat menjelaskan pembebasan BBNKB II diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi salah satu strategi pemprov mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor.

Dia berharap insentif tersebut bisa menarik minat pemilik kendaraan dari luar daerah untuk mengganti pelat nomornya menjadi KU. Menurut perkiraannya, sekitar 20% kendaraan yang beroperasi di 5 kabupaten/kota di Kaltara masih menggunakan pelat nomor dari luar daerah.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Apabila kendaraan bermotor dari luar daerah itu dibalik nama, otomatis ke depannya bakal membayar pajak kendaraan bermotor di Kaltara.

Pembebasan BBNKB II di Kaltara juga berlaku untuk kendaraan dalam daerah yang belum melakukan balik nama dari hasil jual beli kendaraan, hibah, lelang, dan waris.

Meski demikian, pembebasan tersebut tidak termasuk untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK). (rig)

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : provinsi kalimantan utara, BBNKB, pajak kendaraan, insentif pajak, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 15:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya