Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ternyata Begini Dampak Perpajakan UU Cipta Kerja bagi Industri Sawit

A+
A-
21
A+
A-
21
Ternyata Begini Dampak Perpajakan UU Cipta Kerja bagi Industri Sawit

Kepala Kompartemen Perpajakan GAPKI Yustinus Lambang Setyo Putro (kanan) saat memberikan paparan pada acara Sosialisasi Perubahan UU Pajak PascaUU Cipta Kerja, Jumat (21/5/2021) (Foto: Youtube GAPKI IPOA)

JAKARTA, DDTCNews - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebutkan perubahan kebijakan perpajakan dalam UU No.11/2020 menimbulkan dampak positif dan potensi negatif bagi pelaku usaha pada tahun ini.

Kepala Kompartemen Perpajakan GAPKI Yustinus Lambang Setyo Putro mengatakan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja klaster perpajakan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi industri perkebunan kelapa sawit.

Penurunan tarif PPh badan misalnya, memberikan dampak positif. "Pengusaha sawit juga menanggung risiko besar dari penurunan tarif PPh badan atas revaluasi aset pada 2015-2016," katanya dalam acara Sosialisasi Perubahan UU Pajak PascaUU Cipta Kerja, Jumat (21/5/2021).

Baca Juga: Mencermati Aturan Pengkreditan Pajak PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Yustinus menuturkan revaluasi aset tanaman yang dilakukan banyak perusahaan perkebunan pada 2015-2016 berpotensi membuat adanya gap antara penghitungan penyusutan aset secara komersial dan ketentuan fiskal.

Dengan demikian, akan meningkatkan potensi terjadinya koreksi dari fiskus dan dikenakan PPh Pasal 19 atas revaluasi aktiva. Kemudian dampak perubahan kebijakan perpajakan dalam UU Cipta Kerja juga berlaku pada aspek perpajakan atas dividen.

Dia menyebutkan dividen bukan sebagai objek pajak merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Tantangan bagi pengusaha perkebunan adalah kewajiban melakukan pembukuan terpisah antara pendapatan bukan objek pajak dan pendapatan yang menjadi objek pajak.

Baca Juga: Penjelasan BKF Soal Realisasi Investasi Kuartal II/2021 Tumbuh 16%

Menurutnya, Ditjen Pajak (DJP) perlu memberikan penjelasan yang lebih detail perihal kewajiban melakukan pembukuan terpisah seperti yang diamanatkan oleh PP No.94/2010.

Regulasi tentang pembukuan terpisah ini juga sering kali menimbulkan sengketa pajak dalam hal teknis standar pembuatan pembukuan terpisah, alokasi biaya dan penetapan alokasi biaya untuk mendapatkan penghasilan yang menjadi objek dan bukan objek pajak.

Selanjutnya, tantangan lain yang dihadapi pengusaha perkebunan kelapa sawit adalah tren kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3).

Baca Juga: Perkembangan Tarif PPh Badan di Indonesia

Yustinus mengatakan perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil menghadapi dilema saat hendak membangun infrastruktur umum pendukung kegiatan usaha, karena pada tahun selanjutnya NJOP PBB perkebunan meningkat.

"PBB sektor perkebunan ini akan selalu meningkat setiap tahun. Karena itu, perlu dibuat tata cara penghitungan [NJOP] yang lebih transparan," terang Yustinus.

Ia menambahkan pengusaha perkebunan kelapa sawit secara natural wajib patuh pajak. Pasalnya, model bisnis perkebunan merupakan usaha jangka panjang, padat modal dan menyerap banyak tenaga kerja.

Baca Juga: Reformasi Pajak Berlanjut Setelah UU Cipta Kerja Terbit, Cermati Ini!

"Kami berusaha selalu patuh karena akan rugi jika tidak patuh pajak. Karena ini merupakan investasi pada tanaman dan pabrik, jadi perusahaan tidak bisa ditutup dan dibuka lagi," imbuhnya. (Bsi)

Topik : pengusaha sawit, UU Cipta Kerja, dampak perpajakan UU Cipta Kerja

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Senin, 24 Mei 2021 | 08:05 WIB
Regulasi terkait pembukuan terpisah harus segera dibuat karena saat terjadi dispute akan memiliki compliance cost yang tinggi bagi WP sektor perkebunan
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 31 Maret 2021 | 13:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Pajak PMSE, DJP Bakal Terus Kembangkan Ketentuan

Rabu, 31 Maret 2021 | 12:45 WIB
PPH BUNGA OBLIGASI

Lagi Digodok, PP Penyesuaian Tarif PPh Bunga Obligasi WP Dalam Negeri

Rabu, 31 Maret 2021 | 11:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mudahkan Wajib Pajak, DJP Komitmen Terus Kembangkan IT

Selasa, 30 Maret 2021 | 10:36 WIB
PPh DIVIDEN

Sudah Ada Aplikasi Laporan Realisasi Investasi Dividen di DJP Online

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler