UU HKPD

Tenang! Opsen Pajak Kendaraan dan BBNKB Dijamin Tak Tambah Beban WP

Muhamad Wildan | Rabu, 15 Desember 2021 | 12:30 WIB
Tenang! Opsen Pajak Kendaraan dan BBNKB Dijamin Tak Tambah Beban WP

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemberlakuan opsen melalui UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dijamin tidak akan menambah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan secara definitif opsen memang merupakan pungutan tambahan. Meski demikian, tarif pajak yang menjadi objek opsen telah diturunkan melalui UU HKPD sehingga beban pajak dan opsen yang ditanggung oleh wajib pajak tak akan meningkat.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

"Kita desain sedemikian rupa dengan cara menurunkan tarif efektif yang awal sehingga nanti tarif efektif akhirnya ini sama bebannya ke wajib pajak. Kalau 2% ya 2%, kalau 20% ya 20%," ujar Prima dalam Media Briefing UU HKPD, Rabu (15/12/2021).

Seperti diketahui, UU HKPD menetapkan 3 jenis opsen yakni opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Opsen PKB dan opsen BBNKB adalah 2 jenis pajak baru yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menggantikan skema bagi hasil PKB dan BBNKB dari provinsi ke kabupaten/kota yang selama ini berjalan.

Baca Juga:
Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Skema ini diharapkan dapat menghasilkan hubungan keuangan yang lebih transparan antara provinsi dan kabupaten/kota. "Kalau tadinya penerimaan berkumpul dulu di provinsi, ini kita berikan opsen sehingga ada perubahan pola. Provinsi jatahnya sebetulnya tidak berkurang," ujar Prima.

Dengan adanya opsen, UU HKPD pun menurunkan tarif maksimal PKB dan BBNKB. Tarif maksimal PKB diturunkan dari 2% menjadi 1,2%, sedangkan tarif opsen PKB adalah sebesar 66%. Tarif maksimal BBNKB juga diturunkan dari 20% menjadi 12%, sedangkan opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66%.

Tarif maksimal pajak MBLB juga diturunkan dari 25% menjadi 20%. Tarif opsen MBLB ditetapkan sebesar 25%. Opsen MBLB akan menjadi sumber penerimaan baru bagi provinsi. Opsen MBLB diharapkan dapat memperkuat fungsi penertiban dan pengawasan kegiatan tambang di daerah. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%