Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Tata Cara Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

A+
A-
13
A+
A-
13
Tata Cara Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

PENAGIHAN pajak daerah merupakan salah satu rangkaian dari proses pemungutan pajak daerah.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) tidak ditemukan definisi secara spesifik dari penagihan pajak daerah. Definisi penagihan pajak secara umum tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak (UU PPSP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPSP, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Baca Juga: Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Penanggung pajak, menurut Pasal 1 angka 28 UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), ialah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan pajak dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), surat tagihan pajak daerah (STPD), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2) UU PDRD.

Keluarnya surat atau keputusan tersebut menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Baca Juga: Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober

Dalam proses pembayaran dan penyetoran pajak, kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU PDRD, kepala daerah dapat menerbitkan STPD dalam tiga hal. Pertama, pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD pada poin pertama dan kedua akan ditambahkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD.

Baca Juga: Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Pasal 101 ayat (3) UU PDRD menyatakan kepala daerah atas permohonan wajib pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan pengenaan bunga sebesar 2% sebulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila penunggak pajak tidak menghiraukan prosedur-prosedur awal dari penagihan pajak, penunggak pajak dapat disandera bahkan disita hartanya.

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 166 ayat (1) UU PDRD. Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP 55/2016) mengamanatkan atas piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kedaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitan surat teguran dan/atau surat pajak atau adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal dikeluarkan surat teguran dan/atau surat paksa maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

Baca Juga: Restoran yang Tak Jujur Lapor Omzet Diperiksa, Siap-Siap Kena Denda

Pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak. (kaw)

Topik : kelas pajak, pajak daerah, penagihan pajak, piutang pajak, penanggung pajak, UU PDRD, UU PPSP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cuma 3 Bulan! Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Oktober

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI NTB

Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KOTA MALANG

Pengumuman! NJOP Kota Malang Bakal Naik Tahun Depan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 13:35 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Wah! Jateng Bakal Hapus Syarat KTP untuk Balik Nama Kendaraan Bermotor

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober