Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Tata Cara Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

A+
A-
5
A+
A-
5
Tata Cara Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

PENAGIHAN pajak daerah merupakan salah satu rangkaian dari proses pemungutan pajak daerah.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) tidak ditemukan definisi secara spesifik dari penagihan pajak daerah. Definisi penagihan pajak secara umum tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak (UU PPSP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPSP, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Tinggal 18 Hari Lagi

Penanggung pajak, menurut Pasal 1 angka 28 UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), ialah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan pajak dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), surat tagihan pajak daerah (STPD), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2) UU PDRD.

Keluarnya surat atau keputusan tersebut menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Baca Juga: Pemkot Kaji Perpanjangan Relaksasi Pajak Hotel & Restoran Hingga 2021

Dalam proses pembayaran dan penyetoran pajak, kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU PDRD, kepala daerah dapat menerbitkan STPD dalam tiga hal. Pertama, pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD pada poin pertama dan kedua akan ditambahkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD.

Baca Juga: Wajib Pajak Patuh Dapat Penghargaan

Pasal 101 ayat (3) UU PDRD menyatakan kepala daerah atas permohonan wajib pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan pengenaan bunga sebesar 2% sebulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila penunggak pajak tidak menghiraukan prosedur-prosedur awal dari penagihan pajak, penunggak pajak dapat disandera bahkan disita hartanya.

Baca Juga: Setoran Pajak Belum Optimal, Kos-kosan Tak Berizin Bakal Disisir

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 166 ayat (1) UU PDRD. Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP 55/2016) mengamanatkan atas piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kedaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitan surat teguran dan/atau surat pajak atau adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal dikeluarkan surat teguran dan/atau surat paksa maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

Baca Juga: Siapa Pihak Terutang serta Pejabat Pemungut Bea Meterai? Simak di Sini

Pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak. (kaw)

Topik : kelas pajak, pajak daerah, penagihan pajak, piutang pajak, penanggung pajak, UU PDRD, UU PPSP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 25 November 2020 | 12:15 WIB
PROVINSI BANTEN
Rabu, 25 November 2020 | 11:54 WIB
KABUPATEN BEKASI
Rabu, 25 November 2020 | 10:34 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Rabu, 25 November 2020 | 09:09 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 18:20 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 18:09 WIB
PROVINSI BALI
Senin, 30 November 2020 | 17:48 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 17:33 WIB
ROKOK ILEGAL
Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Senin, 30 November 2020 | 17:18 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 November 2020 | 16:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK