Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tarif PPh Orang Pribadi Bakal Naik?

0
0
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi

JAKARTA, DDTCNews — Berita rencana penambahan lapisan pendapatan kena pajak orang pribadi (PPh 21) dalam revisi UU Pajak Penghasilan bertebaran di beberapa media cetak nasional hari ini, Kamis (12/5). Rencana tersebut dinilai akan berdampak pada naiknya setoran PPh 21.

Penambahan tersebut antara lain, lapisan pendapatan Rp50-Rp250 juta akan dipecah, dan akan dibuat lapisan baru untuk pendapatan di atas Rp1 miliar. Penambahan lapisan baru itu ditujukan agar pembayaran pajak untuk orang pribadi menjadi lebih seimbang.

Di luar itu, masih ada berita tentang rendahnya penyerapan anggaran dana alokasi khusus. Budaya lobi politik dan minimnya transparansi diduga menyebabkan membengkaknya sisa anggaran hingga Rp220 triliun. Lalu apa yang akan dilakukan Presiden? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction
  • Pemerintah Utak-atik Tarif PPh Pribadi: Penambahan layer pada tarif PPh Pasal 21 akan dilakukan terhadap golongan penghasilan Rp 50- Rp 250 juta pertahun.
  • Belanja Daerah Lambat, Presiden Kesal: Realisasi belanja DAK sampai akhir tahun hanya mencapai 30% dari pagu, Pemda diminta lapor.
  • Indonesia Berpotensi Jadi Pemimpin Industri Otomotif: Penyesuaian tarif pajak dipercaya akan bangkitkan geliat penjualan dan produksi otomotif.
  • Penunggak Makin Sulit Bersembunyi: Dua pengusaha asal Provinsi Papua Barat dibekuk di Surabaya dan sebagai bukti ketegasan otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya.
  • Presiden Waspadai Utang: Penerbitan SUN yang tidak terkendali bahayakan ruang fiskal, pemerintah berencana mengevaluasi besaran bunga dan cicilan.
  • AS Perkarakan China: Merugi miliaran dolar akibat kebijakan anti dumping, AS laporkan China ke WTO.
  • Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 Segera Meluncur: Prosedur dan perizinan dinilai menyulitkan investor, Pemerintah diminta kepastiannya.
  • Cukai Plastik Diduga Pajak Berganda: Mengganggu iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja, pengenaan cukai pada kemasan plastik dinilai kontra dengan Nota Keuangan APBN 2016.
  • Reformasi Peradilan Untuk Penggal Korupsi: Uni Eropa memberi bantuan sebesar 10 Juta euro untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas layanan peradilan. (Dk)

Di luar itu, masih ada berita tentang rendahnya penyerapan anggaran dana alokasi khusus. Budaya lobi politik dan minimnya transparansi diduga menyebabkan membengkaknya sisa anggaran hingga Rp220 triliun. Lalu apa yang akan dilakukan Presiden? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction
  • Pemerintah Utak-atik Tarif PPh Pribadi: Penambahan layer pada tarif PPh Pasal 21 akan dilakukan terhadap golongan penghasilan Rp 50- Rp 250 juta pertahun.
  • Belanja Daerah Lambat, Presiden Kesal: Realisasi belanja DAK sampai akhir tahun hanya mencapai 30% dari pagu, Pemda diminta lapor.
  • Indonesia Berpotensi Jadi Pemimpin Industri Otomotif: Penyesuaian tarif pajak dipercaya akan bangkitkan geliat penjualan dan produksi otomotif.
  • Penunggak Makin Sulit Bersembunyi: Dua pengusaha asal Provinsi Papua Barat dibekuk di Surabaya dan sebagai bukti ketegasan otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya.
  • Presiden Waspadai Utang: Penerbitan SUN yang tidak terkendali bahayakan ruang fiskal, pemerintah berencana mengevaluasi besaran bunga dan cicilan.
  • AS Perkarakan China: Merugi miliaran dolar akibat kebijakan anti dumping, AS laporkan China ke WTO.
  • Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 Segera Meluncur: Prosedur dan perizinan dinilai menyulitkan investor, Pemerintah diminta kepastiannya.
  • Cukai Plastik Diduga Pajak Berganda: Mengganggu iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja, pengenaan cukai pada kemasan plastik dinilai kontra dengan Nota Keuangan APBN 2016.
  • Reformasi Peradilan Untuk Penggal Korupsi: Uni Eropa memberi bantuan sebesar 10 Juta euro untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas layanan peradilan. (Dk)
Topik : berita pajak hari ini, tarif pph orang pribadi, perubahan lapisan
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND