Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 27 April 2018 | 11:30 WIB
KOTAWARINGIN BARAT
Jum'at, 27 April 2018 | 10:56 WIB
PEMBIAYAAN
Jum'at, 27 April 2018 | 09:48 WIB
SUKU BUNGA BI
 
Fokus
Literasi
Minggu, 15 April 2018 | 17:08 WIB
TEKNIK PEMERIKSAAN PAJAK
Kamis, 12 April 2018 | 18:40 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (5)
Jum'at, 09 Maret 2018 | 16:56 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (4)
 
Data & alat
Rabu, 25 April 2018 | 13:28 WIB
KURS PAJAK 25 APRIL-1 MEI 2018
Rabu, 18 April 2018 | 12:52 WIB
KURS PAJAK 18-24 APRIL 2018
Rabu, 11 April 2018 | 10:21 WIB
KURS PAJAK 11-17 APRIL 2018
 
 
Reportase

Tarif PPh Orang Pribadi Bakal Naik?

0
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi

JAKARTA, DDTCNews — Berita rencana penambahan lapisan pendapatan kena pajak orang pribadi (PPh 21) dalam revisi UU Pajak Penghasilan bertebaran di beberapa media cetak nasional hari ini, Kamis (12/5). Rencana tersebut dinilai akan berdampak pada naiknya setoran PPh 21.

Penambahan tersebut antara lain, lapisan pendapatan Rp50-Rp250 juta akan dipecah, dan akan dibuat lapisan baru untuk pendapatan di atas Rp1 miliar. Penambahan lapisan baru itu ditujukan agar pembayaran pajak untuk orang pribadi menjadi lebih seimbang.

pilihan redaksi

Di luar itu, masih ada berita tentang rendahnya penyerapan anggaran dana alokasi khusus. Budaya lobi politik dan minimnya transparansi diduga menyebabkan membengkaknya sisa anggaran hingga Rp220 triliun. Lalu apa yang akan dilakukan Presiden? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Pemerintah Utak-atik Tarif PPh Pribadi: Penambahan layer pada tarif PPh Pasal 21 akan dilakukan terhadap golongan penghasilan Rp 50- Rp 250 juta pertahun.
  • Belanja Daerah Lambat, Presiden Kesal: Realisasi belanja DAK sampai akhir tahun hanya mencapai 30% dari pagu, Pemda diminta lapor.
  • Indonesia Berpotensi Jadi Pemimpin Industri Otomotif: Penyesuaian tarif pajak dipercaya akan bangkitkan geliat penjualan dan produksi otomotif.
  • Penunggak Makin Sulit Bersembunyi: Dua pengusaha asal Provinsi Papua Barat dibekuk di Surabaya dan sebagai bukti ketegasan otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya.
  • Presiden Waspadai Utang: Penerbitan SUN yang tidak terkendali bahayakan ruang fiskal, pemerintah berencana mengevaluasi besaran bunga dan cicilan.
  • AS Perkarakan China: Merugi miliaran dolar akibat kebijakan anti dumping, AS laporkan China ke WTO.
  • Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 Segera Meluncur: Prosedur dan perizinan dinilai menyulitkan investor, Pemerintah diminta kepastiannya.
  • Cukai Plastik Diduga Pajak Berganda: Mengganggu iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja, pengenaan cukai pada kemasan plastik dinilai kontra dengan Nota Keuangan APBN 2016.
  • Reformasi Peradilan Untuk Penggal Korupsi: Uni Eropa memberi bantuan sebesar 10 Juta euro untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas layanan peradilan. (Dk)

Di luar itu, masih ada berita tentang rendahnya penyerapan anggaran dana alokasi khusus. Budaya lobi politik dan minimnya transparansi diduga menyebabkan membengkaknya sisa anggaran hingga Rp220 triliun. Lalu apa yang akan dilakukan Presiden? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Pemerintah Utak-atik Tarif PPh Pribadi: Penambahan layer pada tarif PPh Pasal 21 akan dilakukan terhadap golongan penghasilan Rp 50- Rp 250 juta pertahun.
  • Belanja Daerah Lambat, Presiden Kesal: Realisasi belanja DAK sampai akhir tahun hanya mencapai 30% dari pagu, Pemda diminta lapor.
  • Indonesia Berpotensi Jadi Pemimpin Industri Otomotif: Penyesuaian tarif pajak dipercaya akan bangkitkan geliat penjualan dan produksi otomotif.
  • Penunggak Makin Sulit Bersembunyi: Dua pengusaha asal Provinsi Papua Barat dibekuk di Surabaya dan sebagai bukti ketegasan otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya.
  • Presiden Waspadai Utang: Penerbitan SUN yang tidak terkendali bahayakan ruang fiskal, pemerintah berencana mengevaluasi besaran bunga dan cicilan.
  • AS Perkarakan China: Merugi miliaran dolar akibat kebijakan anti dumping, AS laporkan China ke WTO.
  • Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 Segera Meluncur: Prosedur dan perizinan dinilai menyulitkan investor, Pemerintah diminta kepastiannya.
  • Cukai Plastik Diduga Pajak Berganda: Mengganggu iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja, pengenaan cukai pada kemasan plastik dinilai kontra dengan Nota Keuangan APBN 2016.
  • Reformasi Peradilan Untuk Penggal Korupsi: Uni Eropa memberi bantuan sebesar 10 Juta euro untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas layanan peradilan. (Dk)
Topik : berita pajak hari ini, tarif pph orang pribadi, perubahan lapisan
artikel terkait
Jum'at, 27 April 2018 | 10:56 WIB
PEMBIAYAAN
Jum'at, 27 April 2018 | 09:48 WIB
SUKU BUNGA BI
Jum'at, 27 April 2018 | 09:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 26 April 2018 | 16:38 WIB
SEMINAR HUKUM
0