Fokus
Literasi
Rabu, 12 Mei 2021 | 15:01 WIB
KAMUS PABEAN
Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Mei 2021 | 16:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

Tarif Baru Pajak Ini Tak Kunjung Terbit, Pemprov: Masih di Kemendagri

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif Baru Pajak Ini Tak Kunjung Terbit, Pemprov: Masih di Kemendagri

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Peraturan daerah (perda) terbaru mengenai pajak parkir di DKI Jakarta tak kunjung diterbitkan meski sudah disetujui oleh DPRD pada tahun lalu.

Kepala Bidang Peraturan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Indra Satria mengatakan perda pajak parkir terbaru masih dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perda tersebut masih dalam pembahasan di Kemendagri. Mungkin banyak perda-perda lain [jadi belum selesai dibahas]," katanya, Senin (25/1/2021).

Baca Juga: Buruan Urus! Pemutihan dan Diskon Pajak Berlaku Hingga Akhir Bulan

DPRD telah mengesahkan revisi atas Perda No. 16/2010 tentang Pajak Parkir terhitung sejak 8 September 2020. Kala itu, DPRD sudah menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta yang meningkatkan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30%.

Selain menaikkan tarif, revisi perda akan mewajibkan penyelenggara parkir untuk menyelenggarakan sistem online. Dalam draf revisi perda, kewajiban pelaksanaan sistem online paling lambat 6 bulan setelah perda diundangkan.

Terdapat pula klausul mengenai sanksi bagi wajib pajak parkir jika tidak melaksanakan sistem online atas transaksi usahanya. Sanksi yang diberikan adalah peringatan tertulis sebanyak 2 kali, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin dan/atau pembatalan izin.

Baca Juga: Pemkab Beri Waktu 2 Minggu untuk Pelunasan Tunggakan Pajak Kendaraan

Ketika draf perda tersebut disetujui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap DPRD dapat mendukung implementasi perda melalui pengawasan, termasuk masukan apabila terdapat kekurangan saat penerapan di lapangan.

Di lain pihak, DPRD berharap perda pajak parkir terbaru yang telah disetujui itu bisa meningkatkan penggunaan transportasi umum di DKI Jakarta. (rig)

Baca Juga: Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi
Topik : dki jakarta, pajak parkir, kenaikan tarif pajak, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 06 Mei 2021 | 11:18 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Kamis, 06 Mei 2021 | 10:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 06 Mei 2021 | 09:30 WIB
KOTA SERANG
berita pilihan
Rabu, 12 Mei 2021 | 15:01 WIB
KAMUS PABEAN
Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Mei 2021 | 12:01 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 12 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 12 Mei 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH