Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Tambah Jenis PNBP, Kemenkeu Terbitkan PMK Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Tambah Jenis PNBP, Kemenkeu Terbitkan PMK Baru

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/2021.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah tiga jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/2021.

Tiga jenis PNBP tersebut antara lain penjualan buku pada bidang keuangan negara, pendaftaran International Forum of Independent Audit Regulatory Inspection Workshop (IFIAR IW), dan penyediaan ruang promosi pada digital platform di lingkungan Kemenkeu.

"Dalam PP 3/2018 ... sebagaimana telah diubah dengan PP 62/2020 ... belum diatur jenis dan tarif PNBP berupa penjualan buku pengetahuan, pendaftaran peserta IFIAR IW, dan penyediaan ruang promosi di sistem elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan," bunyi bagian pertimbangan PMK 112/2021, dikutip Kamis (26/8/2021).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Kemenkeu menetapkan tarif PNBP atas royalti dari penjualan buku Kemenkeu yang diterbitkan oleh pihak lain serta konsinyasi dari pihak lain atas penjualan buku yang diterbitkan oleh kementerian yang saat ini dipimpin Sri Mulyani.

Tarif PNBP yang dikenakan atas royalti penjualan buku Kemenkeu ditetapkan sebesar 10% dan tarif PNBP atas konsinyasi atas penjualan buku Kemenkeu mencapai 60%.

Kemudian, biaya pendaftaran peserta IFIAR IW, baik dari dalam negeri maupun luar negeri serta biaya pendaftaran panitia penyelenggara, delegasi, narasumber, dan undangan juga ditetapkan sebagai PNBP.

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Pendaftaran peserta IFIAR IW dari dalam negeri dan pendaftaran penyelenggara, delegasi, narasumber, dan undangan dikenai PNBP sebesar Rp0 per orang.

Sementara itu, pendaftaran peserta IFIAR IW dari luar negeri dikenai tarif PNBP senilai US$800 bila pendaftaran dilakukan sampai dengan 47 hari sebelum penyelenggaraan. Bila pendaftaran dilakukan setelah 47 hari sebelum penyelenggaraan, PNBP yang dikenakan mencapai US$900 per orang.

Kemenkeu juga menetapkan tarif PNBP sebesar 50% dari pendapatan kotor atas penyediaan ruang promosi di sistem elektronik yang dikelola mitra pengelola PNBP. Bila penyediaan ruang promosi dilakukan secara swakelola, tarif PNBP yang dikenakan senilai Rp400 per klik.

Baca Juga: Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

PMK ini telah diundangkan sejak 18 Agustus 2021 dan ditetapkan mulai berlaku setelah 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan. (rig)

Topik : pmk 112/2021, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE