Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tak Sampaikan SPT, Pedagang Ponsel Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

A+
A-
18
A+
A-
18
Tak Sampaikan SPT, Pedagang Ponsel Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Ilustrasi.

YOGYAKARTA, DDTCNews – Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial SD beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman untuk dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.

Tersangka diduga sengaja tidak menyampaikan SPT kepada otoritas pajak sehingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp26,9 miliar. Tersangka merupakan seorang pedagang ponsel yang memiliki beberapa toko di 2 wilayah yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

"Atas perbuatan tersebut, tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," tulis Kanwil DJP DIY dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Sebelum penyidikan dilakukan terhadap SD, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah menyampaikan imbauan hingga teguran kepada SD untuk segera menyampaikan SPT. Namun, usaha KPP tersebut tidak direspons dengan baik oleh SD.

Selanjutnya, kanwil memutuskan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap indikasi tindak pidana pajak yang dilakukan oleh SD. Pada tahap pemeriksaan bukti permulaan, SD tak juga menggunakan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP, wajib pajak dengan kemauannya sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan atas tidak disampaikannya SPT. Untuk memanfaatkan hak tersebut, wajib pajak harus melunasi pajak yang kurang bayar beserta sanksi denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Baca Juga: PAD Menyusut, Pajak dan Retribusi Jangka Panjang Perlu Digenjot

Kanwil pun melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan SD lantaran hak tersebut tak dimanfaatkan oleh wajib pajak bersangkutan. Dari kasus tersebut, kanwil juga mengimbau kepada wajib pajak untuk peduli terhadap kewajiban perpajakannya.

"Ketidakpedulian akan hal tersebut bisa mengantarkan wajib pajak ke penjara. Kanwil melalui KPP Pratama di seluruh wilayah DIY siap membantu seluruh wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya," tulis Kanwil DJP DIY. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Bengkaknya Simpanan Pemda di Bank
Topik : kanwil djp yogyakarta, penegakan hukum, tindak pidana perpajakan, SPT, daerah

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah