Ketentuan opsen pajak dalam UU HKPD dinilai mempermudah transfer. Tidak ada dampak negatif bagi pemerintah provinsi.

Pemkot Bogor akan memanfaatkan ketentuan yang ada di dalam UU HKPD untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD).

UU HKPD juga diharapkan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Skema opsen PKB dan opsen BBNKB akan menguatkan sistem perpajakan daerah di tingkat kabupaten/kota sehingga berdampak pada perbaikan pelayanan publik.

Salah satunya, fokus belanja daerah diarahkan untuk layanan dasar publik guna mencapai standar pelayanan minimal.

Menkeu ingin harmonisasi yang terjadil termasuk sisi belanja dan penerimaan.

Menurut dirjen perimbangan keuangan, tingginya SiLPA provinsi karena adanya bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang belum terbagi.

UU HKPD menetapkan batas minimal belanja infrastruktur sebesar 40% dari APBD. Belanja pegawai juga dibatasi maksimal sebesar 30% dari total APBD.

Materi-materi pembahasan webinar ini akan sangat mendukung optimalisasi peningkatan kinerja pendapatan daerah.

Skema penggantian potensi insentif yang hilang mendorong pemda kreatif memberikan insentif demi mendukung pemulihan ekonomi.