JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan RPP tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan RPP itu diperlukan untuk memudahkan proses pemotongan PPh Pasal 21. Dia juga berharap kemudahan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"[RPP ini bertujuan] meningkatkan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan," katanya, Kamis (29/12/2022).

Neilmaldrin menuturkan penerbitan RPP tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan masih dalam proses pembahasan. Melalui Keppres 25/2022, RPP tersebut direncanakan terbit pada 2023.

Dengan kesederhanaan administrasi perpajakan dan kemudahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh negara, ia menilai masyarakat akan dapat lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dia menjelaskan RPP tersebut juga akan memberikan kemudahan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada pemberi kerja dan pekerja wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selain itu, RPP ini juga akan meningkatkan kesederhanaan administrasi perpajakan.

Kesederhanaan administrasi ini termasuk mengurangi biaya administrasi perpajakan, baik bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (compliance cost) maupun bagi negara dalam melaksanakan tugasnya dalam menyediakan layanan perpajakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban (administrative cost).

"Pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan," ujar Neilmaldrin.

Sebagai informasi, RPP baru itu disusun untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (5) UU 7/1983 s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pokok materi muatan dalam RPP itu, yaitu pengenaan tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Selain itu, terdapat ketentuan pemberlakuan dan penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Ada juga pengenaan tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang menjadi beban APBN atau APBD.

Melalui RPP baru ini, pemerintah juga akan mencabut PP 80/2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD. (rig)