Berita
Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Susah Bayar Utang ke Negara? Kemenkeu Siap Bantu Lewat Fasilitas Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Susah Bayar Utang ke Negara? Kemenkeu Siap Bantu Lewat Fasilitas Ini

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) mendorong debitur yang masih memiliki utang kepada negara untuk memanfaatkan fasilitas penyelesaian piutang negara melalui crash program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15/2021.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan banyak debitur yang sesungguhnya sangat berkeinginan untuk segera menyelesaikan utangnya. Hanya saja, pelunasan tersebut terkendala akibat pandemi Covid-19.

"Kami mencoba mengeluarkan terobosan crash program untuk memudahkan mereka yang selama ini punya keinginan untuk membayar utang tapi punya beberapa kendala atau kekurangan," katanya, Jumat (26/2/2021).

Baca Juga: Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Untuk itu, pemerintah mencoba membantu debitur melalui crash program terutama debitur dengan nilai piutang kecil. Merujuk pada PMK 15/2021, fasilitas crash program diberikan kepada debitur UMKM dengan nilai piutang paling banyak sebesar Rp5 miliar.

Lalu, untuk debitur kredit perumahan rakyat (KPR) rumah sederhana atau sangat sederhana dengan piutang paling banyak senilai Rp100 juta, dan debitur lainnya dengan piutang paling banyak sejumlah Rp1 miliar.

Keringanan ini diberikan atas piutang-piutang yang telah diserahkan oleh instansi pemerintah terkait kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N) sejak sebelum 31 Desember 2020.

Baca Juga: Mulai Berlaku! Tarif Pajak Penghasilan Bunga Obligasi WPLN Jadi 10%

Terdapat dua bentuk keringanan yang bisa dipilih oleh debitur dalam crash program ini antara lain berupa keringanan utang. Debitur yang memilih keringanan utang akan diberikan keringanan utang pokok sekaligus keringanan bunga, denda, dan ongkos sebesar 100%.

Atas piutang yang didukung oleh jaminan berupa tanah dan bangunan, keringanan pokok diberikan sebesar 35%, sedangkan atas piutang yang tidak didukung jaminan akan diberikan keringanan pokok hingga 60%.

Lebih lanjut, akan ada tambahan keringanan pokok bagi debitur yang cepat menyelesaikan utangnya. Tambahan keringanan sebesar 50% diberikan kepada debitur yang membayar lunas pokok utang hingga Juni 2021.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Lalu, keringanan tambahan sebesar 30% diberikan kepada debitur yang melunasi utangnya pada Juli 2021 hingga September 2021. Tambahan keringanan pokok sebesar 20% diberikan kepada debitur yang melunasi pokok utangnya pada Oktober hingga 20 Desember 2021.

Bentuk keringanan lainnya adalah melalui moratorium tindakan hukum. Bila fasilitas yang digunakan adalah moratorium maka PUPN akan menunda penyitaan barang jaminan, pelaksanaan lelang, atau paksa badan hingga status bencana nasional Covid-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah.

Perlu dicatat, crash program dalam bentuk moratorium hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kondisi khusus, yakni terbukti terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat melunasi utangnya.

Baca Juga: India Tolak Usulan Elon Musk Soal Diskon Bea Masuk Mobil Listrik

Crash program ini tidak dapat diberikan terhadap beberapa jenis piutang seperti piutang negara dari tuntutan ganti rugi, piutang negara dari ikatan dinas, piutang negara dari aset kredit eks bank dalam likuidasi, dan piutang negara yang memiliki jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, surety bond, bank garansi, dan bentuk-bentuk jaminan lainnya.

"Kami tidak berpretensi untuk menyelesaikan semua piutang dengan cepat. Kami hanya memilih kelompok kriteria tertentu yang piutangnya kecil. Namun, bagaimanapun karena ini piutang negara maka harus segera dibereskan," ujar Isa. (rig)

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini
Topik : piutang negara, pmk 15/2021, kebijakan pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Agustus 2021 | 16:00 WIB
RUSIA

Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven

Senin, 02 Agustus 2021 | 15:45 WIB
DITJEN BEA DAN CUKAI

Lantik 132 Pejabat Bea Cukai, Begini Pesan Sri Mulyani

Senin, 02 Agustus 2021 | 15:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Survei Subsidi Gaji: Kemenkeu Sebut Mayoritas Dipakai Belanja Pangan

Senin, 02 Agustus 2021 | 14:30 WIB
FILIPINA

Tidak Bayar Pajak, Platform Media Sosial Ini Mulai Diselidiki

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak