Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Survei Terbaru, 79% Masyarakat Indonesia Dukung Pajak Kekayaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Survei Terbaru, 79% Masyarakat Indonesia Dukung Pajak Kekayaan

Sejumlah kendaraan melintas di Bundaran HI, Jakarta, Senin (14/9/2020). Survei yang dilakukan Glocalities dan Millionaires for Humanity, lembaga swadaya masyarakat internasional, menunjukkan mayoritas responden Indonesia yang disurvei mendukung pengenaan pajak kekayaan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp)

JAKARTA, DDTCNews - Survei yang dilakukan Glocalities dan Millionaires for Humanity, lembaga swadaya masyarakat internasional, menunjukkan mayoritas responden Indonesia yang disurvei mendukung pengenaan pajak kekayaan.

Sebanyak 79% dari 1051 responden mendukung penerapan pajak kekayaan di Indonesia, khusus bagi orang-orang yang memiliki kekayaan lebih dari Rp140 miliar dengan tarif sebesar 1%. Responden berpandangan pajak kekayaan diperlukan untuk mendanai program pemulihan dari pandemi.

"Hasil polling tersebut memperkuat bukti warga makin mengharapkan pemerintah bersedia menerapkan kebijakan khusus kepada kelompok superkaya untuk berkontribusi lebih besar dalam membayar pajak," kata Direktur Riset Glocalities Martijn Lampert, Rabu (28/4/2021).

Baca Juga: Penerimaan Pajak Kekayaan Sudah 74% dari Target

Dari seluruh responden yang ditanyai dalam survei ini, tercatat hanya sebanyak 4% responden yang menolak ide pengenaan pajak kekayaan atas orang kaya. Hingga kini, pemerintah belum berencana menerapkan pajak kekayaan dalam sistem pajak Indonesia.

Perkumpulan Prakarsa, LSM mitra Glocalities dan Millionaires for Humanity di Indonesia, memandang pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum untuk mengubah sistem perpajakan secara fundamental. Pajak harus mengambil peran sebagai sumber dan alat redistribusi kekayaan.

Akibat pandemi Covid-19, penerimaan pajak Indonesia terus mengalami penurunan. Pada sisi lain, belanja terus meningkat sehingga defisit anggaran pun melonjak dari yang biasanya selalu terjaga di bawah 3% dari PDB menjadi lebih dari 6% dari PDB.

Baca Juga: Reformasi Pajak, Pemerintah Usulkan Rombak Aturan PPN dan PPh

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Maftuchan mengatakan pemerintah perlu melihat pajak kekayaan sebagai suatu solusi untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai pemulihan dari pandemi Covid-19.

"Saya yakin orang superkaya masih punya komitmen untuk membayar lebih sebagai bagian dari budaya gotong royong. Warga superkaya yang total kekayaan bersih lebih dari Rp140 miliar rupiah setahun dapat disasar dengan membayar pajak kekayaan 1% dari total hartanya," ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Ogah Bayar, Tevez Gugat Pajak Kekayaan ke Pengadilan
Topik : pajak kekayaan, survei, prakarsa, Glocalities dan Millionaires for Humanity
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Minggu, 02 Mei 2021 | 22:41 WIB
Sangat setuju, karena pajak kekayaan ini akan menimbulkan asas keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan tentunya meningkatkan penerimaan pajak
1
artikel terkait
Kamis, 28 Januari 2021 | 17:52 WIB
SURVEI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 11:55 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Rabu, 06 Januari 2021 | 12:16 WIB
BOLIVIA
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 15:26 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA