Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sudah Berakhir, Menu Layanan PPS di DJP Online Tidak Tersedia Lagi

A+
A-
4
A+
A-
4
Sudah Berakhir, Menu Layanan PPS di DJP Online Tidak Tersedia Lagi

Tampilan laman https://pps.pajak.go.id/. 

JAKARTA, DDTCNews – Menu layanan PPS dalam DJP Online sudah tidak tersedia lagi mulai hari ini, Jumat (1/7/2022).

Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, mengatakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah berakhir pada 30 Juni 2022. Oleh karena itu, menu layanan PPS pada DJP Online tidak tersedia. Informasi itu disampaikan Kring Pajak untuk merespons salah satu pertanyaan warganet.

“Dikarenakan Program Pengungkapan Sukarela berakhir pada 30 Juni 2022 maka menu PPS pada DJP Online tidak lagi tersedia. Untuk melihat detail SPPH (Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta) atau SKET (Surat Keterangan) silakan menghubungi KPP terdaftar,” tulis Kring Pajak melalui Twitter.

Baca Juga: Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Jika mempunyai kebutuhan terkait dengan menu layanan PPS tersebut, seperti ingin mengunduh SPPH, wajib pajak dapat menghubungi kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar. Adapun informasi mengenai kontak KPP dapat dilihat pada laman http://pajak.go.id/unit-kerja.

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai rekapitulasi keikutsertaan wajib pajak dalam PPS. Rencananya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo akan menggelar konferensi pers mengenai pelaksanaan PPS pada hari ini.

Namun, berdasarkan pada data hingga 30 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, sudah ada 212.240 wajib pajak yang telah mengikuti PPS. DJP juga sudah menerbitkan 264.242 Surat Keterangan atas pengungkapan harta bersih total senilai Rp532,4 triliun dengan jumlah PPh senilai Rp54,2 triliun.

Baca Juga: Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Sebagai informasi kembali, sesuai dengan Pasal 21 PMK 196/2021, terhadap tambahan harta dan utang yang diungkapkan dalam SPPH diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru wajib pajak sesuai tanggal Surat Keterangan serta dilaporkan pada SPT Tahunan PPh 2022.

Wajib pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, harus membukukan nilai harta bersih yang disampaikan dalam SPPH sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.

Harta berupa aktiva berwujud yang diungkapkan dalam SPPH tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan. Kemudian, harta berupa aktiva tidak berwujud yang diungkapkan dalam SPPH tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan. (DDTCNews)

Baca Juga: Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Topik : program pengungkapan sukarela, PPS, UU HPP, pajak, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Datangi Alamat Wajib Pajak, Juru Sita Sampaikan Surat Paksa

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:49 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Gelar Webinar, Mau?

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:00 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan PER-11/PJ/2022 Berlaku Bulan Depan, Simak Ketentuan Transisinya

Senin, 15 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KABUPATEN BATANG

Warga Ogah Bayar Denda PBB, Pemkab Adakan Pemutihan Pajak

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya