Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

A+
A-
0
A+
A-
0
Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

Ilustrasi.

PEKANBARU, DDTCNews - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau mencatat piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang belum tertagih hingga saat ini mencapai Rp548,9 miliar.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengatakan pemkot akan terus mendorong agar piutang pajak tersebut dapat terselesaikan. Dia juga berharap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengupayakan penagihan terhadap piutang PBB-P2 tersebut.

"Ini jadi catatan besar bagi Bapenda selama ini sebab di PPB itu belum semuanya dapat bertemu dengan wajib pajaknya," katanya, dikutip pada Sabtu (21/5/2022).

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Jamil mengatakan piutang pajak daerah yang belum tertagih akan menjadi catatan tersendiri. Menurutnya, tunggakan PBB-P2 telah terjadi bertahun-tahun sehingga menumpuk dan makin sulit ditagih.

Dia menilai Bapenda perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB. Apalagi, pemkot juga memberikan insentif pemutihan denda dan diskon PBB-P2 kepada masyarakat hingga 31 Mei 2022.

Mengenai insentif potongan tagihan PBB-P2, Pemkot Pekanbaru memberikannya dengan nilai yang bervariasi. Pada wajib pajak yang masuk kategori buku I atau nilai PBB Rp100.000 ke bawah, akan dibebaskan dari PBB tetapi tetap diharuskan melaporkan kepada Bapenda.

Baca Juga: Pasang Alat Perekam Pajak, Pemkot Incar 200 Tempat Usaha

Kemudian pada wajib pajak buku II atau nilai PBB antara Rp100.000 hingga Rp500.000, diberi diskon 50%. Adapun pada wajib pajak dengan nilai PBB antara Rp500.000 hingga Rp1 juta atau buku III, diberi diskon 25%.

Di sisi lain, berbagai inovasi pembayaran pajak daerah juga semakin berkembang di Kota Pekanbaru. Masyarakat kini memiliki pilihan untuk membayar pajak secara konvensional di loket Bapenda atau secara online, seperti melalui aplikasi seperti Gojek, Linkaja, Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia.

Selain itu, Jamil menyebut ada pula diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 50% bagi yang pertama mengurus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Dia meyakini insentif tersebut juga akan berdampak positif pada penerimaan PBB-P2.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

"Saya mengapresiasi kinerja Bapenda. Untuk saat ini, ada capaian yang mesti ditingkatkan," ujarnya dilansir riauonline.co.id.

Topik : pajak daerah, pemutihan pajak, diskon pajak, PBB, BPHTB, Pekanbaru

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Wah! Anies Bebaskan PBB Rumah dengan NJOP di Bawah Rp2 Miliar

Minggu, 12 Juni 2022 | 13:30 WIB
PROVINSI BANTEN

Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan, 19 WP Badan Dipanggil Kejati

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD