Subsidi Gaji Rp1 Juta Segera Cair! Kemnaker Kebut Teknis Penyaluran

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali akan mengucurkan bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja dan buruh pada tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan program BSU kembali dilanjutkan pada 2022 ini untuk mendukung para pekerja yang ekonominya belum sepenuhnya pulih. Kendati tren angka kasus Covid-19 terus menurun, Ida menambahkan, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa.

Pertimbangan lainnya, dinamika politik global ikut memengaruhi laju pemulihan ekonomi nasional. Ida menyebutkan kondisi ini turut berdampak pada naiknya sejumlah harga komoditas yang berpengaruh pada kondisi tenaga kerja.

"Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi," kata Menaker dikutip dari siaran pers, Kamis (7/4/2022).

Pada tahun ini, BSU akan disalurkan untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan," jelasnya.

Saat ini, lanjut Ida, Kemnaker tengah mempersiapakan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Menaker menjelaskan, cepat dimaksudkan agar BSU dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh. Tepat bermakna sesuai dengan sasaran penerima, serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

"Sedangkan akurat didasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan akuntabel sesuai dengan tata kelola yang benar," katanya.

Selain itu, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU 2020, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan.

"Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku Bank Penyalur," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan. BSU 2020 difokuskan pada pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Pada 2021, BSU menyasar pekerja/buruh yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimum nya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku. (sap)