Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Waspadai Risiko Mutasi Virus Corona

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Waspadai Risiko Mutasi Virus Corona

Ilustrasi.Sejumlah peserta menunggu observasi seusai mendapat vaksinasi Covid-19 suntikan kedua di Jogja Expo Centre (JEC), Bantul, D.I Yogyakarta, Selasa (30/3/2021). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mewaspadai ancaman terus bermutasinya virus Corona terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat tidak boleh terlena terhadap pandemi Covid-19. Dari sisi anggaran negara, lanjutnya, mutasi virus Corona mengharuskan pemerintah bersiap untuk penanganan pandemi dalam beberapa waktu mendatang.

"Artinya, daya dukung kita harus disiapkan dalam jangka yang relatif panjang. Artinya, tahun 2021 dan bahkan 2022 kita harus tetap menyiapkan kemungkinan bahwa pandemi ini akan masih menimbulkan disrupsi," katanya dalam webinar bertajuk Sinergi Memulihkan Negeri, Senin (5/4/2021).

Baca Juga: Kasus Covid Melonjak Lagi, Pengusaha Restoran Minta Insentif

Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 hingga saat ini masih menjadi tantangan berat bagi semua negara di dunia. Negara-negara di Eropa, seperti Italia dan Jerman harus kembali memberlakukan lockdown untuk mencegah penularan virus makin meluas.

Meski demikian, beberapa negara mampu menangani pandemi melalui vaksinasi massal, seperti yang terjadi di Inggris dan AS. Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah terus berupaya menambah pemberian vaksin kepada masyarakat.

Dia menyebut total anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp172 triliun. Dari jumlah itu, senilai Rp54 di antaranya untuk program vaksinasi. Sembari vaksinasi berjalan, pemerintah tetap akan menerapkan langkah pencegahan Covid-19 melalui 3T yang meliputi testing, tracing, dan treatment.

Baca Juga: PKB yang Jatuh Tempo Saat Lebaran Bisa Lolos Denda

Sri Mulyani menyebut APBN telah berperan sebagai instrumen countercyclical dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dari tekanan pandemi Covid-19. Pemerintah juga memperlebar defisit APBN hingga di atas 3% terhadap PDB sepanjang 2020-2022 untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Fokus belanja pemerintah tersebut terdiri atas penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan terhadap UMKM, serta dorongan pemulihan dunia usaha.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut situasi pandemi membuat penguatan sistem kesehatan nasional menjadi makin penting. Menurutnya, penguatan sistem kesehatan itu membutuhkan sinergi yang kuat antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Sempat Buron, Pengemplang Pajak Rp200 Miliar Ditangkap

"Penguatan reformasi di bidang kesehatan menjadi necessary condition suatu negara untuk pulih kembali," ujarnya. (kaw)

Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, Sri Mulyani, mutasi virus Corona, pandemi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Mei 2021 | 17:00 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Selasa, 11 Mei 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 11 Mei 2021 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Mei 2021 | 11:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL