Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sri Mulyani Terima Usulan Tambahan Stimulus Rp126,2 Triliun, Apa Saja?

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani Terima Usulan Tambahan Stimulus Rp126,2 Triliun, Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima berbagai usulan tambahan dana untuk penanganan virus Corona serta berbagai dampak yang ditimbulkan.

Hingga 9 Agustus 2020, Sri Mulyani menerima usulan pada empat klaster dengan total senilai Rp126,2 triliun. Dia berharap usulan tersebut bisa berjalan baik sehingga akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.

"Usulan baru itu kita akan mintakan ke kementerian/lembaga menyiapkan supaya mereka bisa betul-betul melakukannya sehingga kekuatan dari belanja pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi," katanya melalui konferensi video, Senin (10/8/2020).

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Sri Mulyani mengatakan usulan pertama datang dari kelompok penanganan masalah kesehatan akibat pandemi virus Corona senilai Rp23,3 triliun. Menurutnya, pemeritah diminta memberikan apresiasi terhadap tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang sudah membantu penanganan virus Corona.

Insentif untuk tenaga kesehatan telah diputuskan untuk diperpanjang hingga Desember 2020. Demikian pula perluasan insentif nontenaga kesehatan yang juga berlaku hingga Desember 2020.

"Mereka akan ada tambahan reward sebagai apresiasi dari pemerintah kepada mereka yang sudah melaksanakan di garis terdepan menghadapi Covid," ujarnya.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Selain itu, ada usulan untuk mendukung rumah sakit dalam penanganan pasien. Usulan berupa percepatan pengadaan alat kesehatan dan percepatan klaim biaya perawatan. Di sisi lain, ada juga usulan pos anggaran yang disiapkan untuk pengadaan vaksin virus Corona.

Usulan kedua mengenai tambahan dana untuk program perlindungan sosial senilai Rp18,7 triliun. Dana itu akan digunakan untuk program bantuan kepada kelompok berpendapatan menengah hingga perpanjangan diskon tarif listrik.

Meski masih berupa usulan, ada beberapa program yang telah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Misalnya bantuan pelaksanaan protokol kesehatan dan pembelajaran di pesantren senilai Rp2,6 triliun, bantuan beras untuk penerima program keluarga harapan senilai Rp4,6 triliun, dan bantuan Rp500.000 untuk 9 juta penerima kartu sembako senilai Rp4,6 triliun.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Pada kelompok dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda, ada usulan senilai Rp81,1 triliun. Sri Mulyani menyebut usulan itu misalnya berupa bantuan produktif untuk usaha kecil dengan nominal bantuan Rp2,4 juta per penerima serta bantuan untuk tenaga kerja terdampak senilai Rp600.000 per bulan selama 4 bulan kepada yang bergaji di bawah Rp5 juta.

Adapun pada kelompok dunia usaha, ada usulan senilai Rp3,1 triliun yang terdiri atas pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan dengan pemakaian energi listrik di bawah rekening minimum. Ada pula usulan pembebasan biaya beban atau abonemen listrik bagi pelanggan sosial, bisnis, dan industri.

"Sehingga mereka membayar yang benar-benar dilakukan. Kalau kegiatan ekonomi turun dan penggunaan listrik turun, mereka tidak terbebani dengan abonemen," katanya.

Baca Juga: Izin Pengoperasian KIHT Kudus Keluar

Menurut Sri Mulyani, berbagai usulan tambahan dana stimulus tersebut akan diambil dari beberapa pos stimulus yang telah ada saat ini tetapi implementasinya kurang maksimal. Dengan realokasi itu, dia menilai pemerintah tidak perlu menambah alokasi anggaran stimulus yang saat ini dialokasikan sebesar Rp695,2 triliun. (kaw)

Topik : virus Corona, COVIS-19, pemulihan ekonomi nasional, Sri Mulyani, subsidi gaji
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 15:39 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 14:58 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 13:06 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG