Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani: Seluruh Negara Sedang Berburu Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Sri Mulyani: Seluruh Negara Sedang Berburu Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Banyak negara tengah bekerja ama untuk mengatasi penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berbagai upaya bersama yang tengah dijalankan membuat berbagai ketentuan pajak di level internasional makin lengkap. Keinginan untuk menghilangkan tax avoidance dan tax evasion makin kuat pada masa pandemi Covid-19.

“Sekarang ini sudah makin lengkap aturan di level internasional karena jangan lupa, seluruh negara sedang berburu pajak. Semua negara tadi kena Covid. Mereka defisitnya naik tinggi sekali. Mereka harus menyehatkan APBN-nya juga,” jelasnya dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP, dikutip pada Rabu (24/11/2021).

Baca Juga: Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Salah satu ketentuan pajak yang masuk dalam UU HPP adalah asistensi penagihan pajak global. Klausul itu termuat dalam Pasal 20A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d. UU HPP.

Pasal tambahan tersebut memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk melakukan kerja sama bantuan penagihan pajak dengan yurisdiksi mitra. Pelaksanaan bantuan penagihan pajak akan dilakukan dirjen pajak.

Dengan ketentuan tersebut, dirjen pajak dapat memberikan bantuan penagihan pajak dan meminta bantuan penagihan pajak kepada negara/yurisdiksi mitra. Baik pemberian maupun permintaan bantuan penagihan pajak dilakukan berdasarkan perjanjian internasional dan secara resiprokal.

Baca Juga: Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS

Penerapan prinsip resiprokal berarti dirjen pajak dapat memberikan bantuan penagihan pajak kepada pemerintah negara/yurisdiksi mitra sepanjang negara/yurisdiksi tersebut juga memberikan bantuan penagihan pajak yang setara kepada Pemerintah Indonesia.

“Kita bisa minta negara lain menagihkan pajak kalau kita tahu ini adalah wajib pajak kita atau kita diminta oleh negara lain untuk menagihkan pajak kalau mereka [wajib pajak negara mitra] ada di Indonesia,” ujar Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Penerimaan Pajak dengan UU HPP, Ini Kata IMF
Topik : UU HPP, Sri Mulyani, penagihan pajak, tax avoidance, tax evasion

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Haris

Rabu, 24 November 2021 | 23:14 WIB
Bisa jadi, pajak merupakan salah satu strategi untuk negara lain dalam memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Ini juga bisa jadi keuntungan untuk Indonesia untuk mengetahui Wajib Pajak yang ada di luar negeri.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani & Menkeu Singapura Tanda Tangani MoU, Termasuk Soal Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 24 Januari 2022: Sudah 7.141 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ketentuan Baru Terkait Penagihan Pajak, DJP Atur Format 71 Dokumen

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia