Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Sri Mulyani: Seluruh Negara Sedang Berburu Pajak

A+
A-
6
A+
A-
6
Sri Mulyani: Seluruh Negara Sedang Berburu Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Banyak negara tengah bekerja ama untuk mengatasi penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berbagai upaya bersama yang tengah dijalankan membuat berbagai ketentuan pajak di level internasional makin lengkap. Keinginan untuk menghilangkan tax avoidance dan tax evasion makin kuat pada masa pandemi Covid-19.

“Sekarang ini sudah makin lengkap aturan di level internasional karena jangan lupa, seluruh negara sedang berburu pajak. Semua negara tadi kena Covid. Mereka defisitnya naik tinggi sekali. Mereka harus menyehatkan APBN-nya juga,” jelasnya dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP, dikutip pada Rabu (24/11/2021).

Baca Juga: Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Salah satu ketentuan pajak yang masuk dalam UU HPP adalah asistensi penagihan pajak global. Klausul itu termuat dalam Pasal 20A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d. UU HPP.

Pasal tambahan tersebut memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk melakukan kerja sama bantuan penagihan pajak dengan yurisdiksi mitra. Pelaksanaan bantuan penagihan pajak akan dilakukan dirjen pajak.

Dengan ketentuan tersebut, dirjen pajak dapat memberikan bantuan penagihan pajak dan meminta bantuan penagihan pajak kepada negara/yurisdiksi mitra. Baik pemberian maupun permintaan bantuan penagihan pajak dilakukan berdasarkan perjanjian internasional dan secara resiprokal.

Baca Juga: Hibah dari Orang Tua ke Anak Bukan Objek Pajak, Tidak Perlu Akta Hibah

Penerapan prinsip resiprokal berarti dirjen pajak dapat memberikan bantuan penagihan pajak kepada pemerintah negara/yurisdiksi mitra sepanjang negara/yurisdiksi tersebut juga memberikan bantuan penagihan pajak yang setara kepada Pemerintah Indonesia.

“Kita bisa minta negara lain menagihkan pajak kalau kita tahu ini adalah wajib pajak kita atau kita diminta oleh negara lain untuk menagihkan pajak kalau mereka [wajib pajak negara mitra] ada di Indonesia,” ujar Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Restitusi PPN Dipercepat Bantu Cash Flow, Ini Kata Sri Mulyani

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HPP, Sri Mulyani, penagihan pajak, tax avoidance, tax evasion

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Haris

Rabu, 24 November 2021 | 23:14 WIB
Bisa jadi, pajak merupakan salah satu strategi untuk negara lain dalam memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Ini juga bisa jadi keuntungan untuk Indonesia untuk mengetahui Wajib Pajak yang ada di luar negeri.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:13 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

DJP Jatim II Imbau Wajib Pajak Segera Lakukan Pemadanan NIK-NPWP

Rabu, 25 Januari 2023 | 10:40 WIB
KONSULTASI PAJAK

Sumbangan Sosial Hasil Produksi Sendiri, Kena PPN?

Rabu, 25 Januari 2023 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Bupati Ajak Warga Validasi NIK Menjadi NPWP Sebelum Akhir 2023

Selasa, 24 Januari 2023 | 17:00 WIB
PP 55/2022

E-Form Belum Akomodir PTKP UMKM Rp500 Juta, DJP Minta WP Lakukan Ini

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham