Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Sebut Rencana Kenaikan Tarif PPN Akan Dibahas

A+
A-
7
A+
A-
7
Sri Mulyani Sebut Rencana Kenaikan Tarif PPN Akan Dibahas

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan dibahas pemerintah bersama DPR. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (5/5/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif PPN dari saat ini sebesar 10% merupakan salah satu opsi untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, hingga saat ini, Sri Mulyani belum menjelaskan secara detail terkait dengan rencana tersebut.

“[Kenaikan] tarif PPN akan dibahas dalam undang-undang ke depan," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga: Belanja Barang Pemerintah Tumbuh Signifikan, Ini Kata Sri Mulyani

Dalam UU PPN yang berlaku saat ini, tarif PPN dapat diturunkan melalui peraturan pemerintah (PP) menjadi 5% atau dinaikkan paling tinggi menjadi 15%. Kenaikan atau penurunan tarif harus disampaikan pemerintah kepada DPR dalam pembahasan RAPBN.

Selain mengenai rencana kenaikan tarif PPN, ada pula bahasan tentang penambahan jumlah perusahaan yang ditunjuk dirjen pajak sebagai pemungut PPN produk digital. Kemudian, masih ada pula bahasan tentang pelaporan SPT Tahunan PPh.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: PMK Baru, Ini Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pertambangan Mineral
  • Strategi Amankan Penerimaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan sejumlah strategi untuk mengejar target penerimaan perpajakan sekitar Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun pada 2022. Salah satunya dengan melanjutkan langkah-langkah transformasi perpajakan agar makin sehat, adil, dan kompetitif.

Terdapat beberapa langkah dalam mereformasi perpajakan, antara lain melalui inovasi penggalian potensi pajak untuk meningkatkan tax ratio, memperluas basis perpajakan, serta memperbarui sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.

Khusus pada poin perluasan basis perpajakan, opsi-opsi yang dipertimbangkan di antaranya seperti optimalisasi penerimaan pajak dari sektor e-commerce, menaikkan tarif PPN, dan pengenaan cukai pada kantong plastik. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Pembetulan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP, Bolehkah?
  • Pertimbangan Aspek Lain

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan yang dilakukan antara DPR dan pemerintah terkait dengan salah satu rencana kebijakan pada bidang pajak tersebut.

Namun demikian, menanggapi rencana tersebut, Misbakhun mengatakan kenaikan tarif PPN bukanlah satu-satunya opsi yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan mengembalikan defisit anggaran ke level di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bila pemerintah tetap ingin menaikkan tarif PPN, ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Beberapa di antaranya terkait dengan dampak terhadap makroekonomi secara umum, daya beli masyarakat, sektor ritel, dan pertumbuhan ekonomi. (DDTCNews)

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Komitmen Bahas RUU KUP Secara Transparan
  • Pemungut PPN Produk Digital

Dirjen pajak kembali menunjuk 8 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN produk digital. Dengan penunjukan ini maka sejak 1 Mei 2021 para pelaku usaha tersebut mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia.

Adapun 8 perusahaan yang dimaksud adalah Epic Games International S.à r.l., Bertrange, Root Branch; Expedia Lodging Partner Services Sàrl; Hotels.com, L.P.; BEX Travel Asia Pte Ltd; Travelscape, LLC; TeamViewer Germany GmbH; Scribd, Inc.; dan Nexway Sasu.

DJP menegaskan kembali tarif PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak. Dengan penambahan 8 perusahaan maka jumlah total pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk dirjen pajak menjadi 65 badan usaha. (DDTCNews)

Baca Juga: PMK Baru! Ini Cakupan Pengambilalihan Usaha yang Bisa Tidak Kena Pajak
  • 95,3% SPT Disampaikan Secara Elektronik

Ditjen Pajak (DJP) mencatat hingga 30 April 2021, sebanyak 12,48 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan terdiri atas 872.995 SPT badan dan 11,61 juta SPT orang pribadi. Adapun jumlah pelaporan SPT tersebut mengalami kenaikan 13,3% jika dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,89 juta SPT atau sekitar 95,3% dilaporkan secara elektronik melalui e-filing, e-form, e-SPT. Pelaporan SPT secara elektronik itu tumbuh 11,7% dibandingkan dengan performa pada periode yang sama tahun lalu 10,65 juta SPT. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Pemeriksaaan Ulang

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Sumiyati menyampaikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau suap dalam proses pemeriksaan pajak merupakan perilaku yang tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, kasus tersebut sangat disesali karena masih terjadi saat Kemenkeu melakukan perbaikan tata kelola organisasi dan pelayanan.

Baca Juga: Jumlah Sektor yang Dapat Perpanjangan Insentif Pajak Dikurangi

Terhadap wajib pajak yang terlibat dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan pajak pada 2016 dan 2017, sambungnya, akan dilakukan pemeriksaan ulang. Proses pemeriksaan ulang dilakukan sebagai upaya melihat potensi penerimaan pajak yang belum disetor ke kas negara. Simak ‘Soal Kasus Dugaan Suap Pajak, Ini Pesan Irjen Kemenkeu’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Tarif Bunga

Tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Mei–31 Mei 2021 dipatok lebih rendah dari tarif bunga bulan lalu.

Penetapan tarif bunga per bulan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 25/KM.10/2021. Beleid ini diteken pada 26 April 2021. Baca ‘Simak, Perincian Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Mei 2021’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Industri Pengolahan Tumbuh 5,31%

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPN, Kemenkeu, Ditjen Pajak, DJP, Sri Mulyani, DPR
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 06 Mei 2021 | 12:21 WIB
Rencana ini memerlukan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Pasalnya, dikhawatirkan kenaikan tarif PPN ini justru akan membuat blunder di tengah masa pemulihan ekonomi saat ini, mengingat daya beli masyarakat juga masih rendah, yang malah akan memberikan dampak negatif kepada konsumsi rumah ta ... Baca lebih lanjut

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 05 Mei 2021 | 22:12 WIB
Rencana kenaikan tarif PPN ini perlu memperhatikan pula saran dan masukan dari masyarakat karena seluruh sektor dapat dikatakan terdampak dan mengalami kesulitan di masa pandemi ini, sehingga perlu dipertimbangkan dampak dari adanya penambahan tax burden ini ke masyarakat.
1
artikel terkait
Senin, 21 Juni 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 20 Juni 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN DJP
Minggu, 20 Juni 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 20 Juni 2021 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:48 WIB
APBN 2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Juni 2021 | 18:34 WIB
KINERJA FISKAL