Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Kasus Dugaan Suap Pajak, Ini Pesan Irjen Kemenkeu

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Kasus Dugaan Suap Pajak, Ini Pesan Irjen Kemenkeu

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Sumiyati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu memberikan respons atas penetapan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Ditjen Pajak (DJP).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Sumiyati menyampaikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau suap dalam proses pemeriksaan pajak merupakan perilaku yang tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, kasus tersebut sangat disesali karena masih terjadi saat Kemenkeu melakukan perbaikan tata kelola organisasi dan pelayanan.

"Kami prihatin dan sesali terjadinya kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang melibatkan oknum pegawai DJP. Tindakan seperti itu sangat mengkhianati perjuangan yang sedang dan terus dilakukan Kemenkeu," katanya dalam konferensi pers, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga: Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Terhadap wajib pajak yang terlibat dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan pajak pada 2016 dan 2017, sambungnya, akan dilakukan pemeriksaan ulang. Proses pemeriksaan ulang dilakukan sebagai upaya melihat potensi penerimaan pajak yang belum disetor ke kas negara.

Pemeriksaan ulang melibatkan tim gabungan dari beberapa unit kerja di DJP, seperti fungsional penilai pajak dan kepatuhan internal. Selain itu, Itjen kemenkeu juga mengambil bagian dalam tim gabungan pemeriksaan ulang serta ikut menggunakan data dan informasi yang telah dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama proses penyelidikan.

Kemenkeu, sambung Sumiyati, mengimbau agar wajib pajak meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Sumiyati menyebut uang pajak yang dibayar akan digunakan untuk kepentingan bersama sebagai modal pembiayaan APBN dan belanja pemerintah.

Baca Juga: Mengapa Masih Perlu Reformasi Perpajakan? Ini Kata Staf Ahli Menkeu

Selain itu, Kemenkeu berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, otoritas mampu memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan transparan.

Kemenkeu, lanjutnya, memberikan apresiasi terhadap kinerja penegakan hukum KPK dengan tetap menegakkan asas praduga tidak bersalah. Dia memastikan Kemenkeu akan tetap melakukan kerja sama dengan KPK sebagai upaya bersih-bersih otoritas fiskal dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada kesempatan itu, Sumiyati juga meminta dukungan masyarakat untuk terlibat aktif menciptakan Kemenkeu yang bersih dan berintegritas. Dia mengimbau agar wajib pajak tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

"Apabila ada oknum pegawai menjanjikan kemudahan perpajakan dengan imbalan tertentu segera laporkan melalui whistleblowing system Kemenkeu di laman wise.kemenkeu.go.id atau melalui Kring Pajak 1500200 dan melalui email [email protected]," terangnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. Sebanyak 2 tersangka merupakan oknum pegawai DJP dan 4 orang lainnya merupakan konsultan pajak dan kuasa wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini
Topik : kasus suap pajak, KPK, Kemenkeu, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Bakal Ambil Alih Penyaluran BLT Dana Desa

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

DJP Beri Edukasi Cara Menghitung Pajak untuk Selebgram

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Cegah Kecurangan Pajak, Pemerintah Minta Fiskus Kerja Lebih Keras