Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Sebut Reformasi Jadi Syarat Indonesia Jadi Negara Maju

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Sebut Reformasi Jadi Syarat Indonesia Jadi Negara Maju

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pelaksanaan agenda reformasi menjadi syarat penting untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Sri Mulyani mengatakan agenda reformasi diarahkan untuk mewujudkan pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, reformasi juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan.

"Untuk mencapai itu (Indonesia maju) tidak cuma hitung-hitungan growth sekian, GDP sekian, tapi there are so many necessary condition yang harus kita bangun. Reformasi harus tetap dijalankan," katanya dalam Leader’s Podcast: Fiscal Policy Dynamics to 2045, dikutip Kamis (2/12/2021).

Baca Juga: DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik domestik maupun global, untuk naik kelas menjadi negara maju. Tantangan itu misalnya dari sisi produktivitas yang belum optimal, angkatan kerja yang didominasi penduduk berpendidikan menengah ke bawah, ketergantungan pada komoditas, risiko ketidakpastian global setelah pandemi, serta ancaman perubahan iklim.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah penguatan fondasi ekonomi melalui reformasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Agenda reformasi yang diperlukan yakni reformasi struktural, reformasi fiskal, dan percepatan transformasi ekonomi.

Misalnya di bidang fiskal, Sri menyampaikan, pemerintah melakukan reformasi perpajakan, yang salah satu caranya melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP memiliki ruang lingkup pengaturan luas, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Baca Juga: Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

"Reformasi yang membuat pemerintahan menjadi bersih, efisien, akuntabel, dan melayani," ujarnya.

Indonesia saat ini masuk dalam daftar 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Jika menjadi negara maju pada 2045, Sri Mulyani memperkirakan Indonesia akan masuk dalam daftar 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. (sap)

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan
Topik : UU HPP, reformasi pajak, kebijakan pajak, UU PPh, rasio pajak, tax ratio, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak